Analis Kebijakan Ekologi

Sebagai Analis Kebijakan Ekologi, tugas utama meliputi analisis dan evaluasi kebijakan lingkungan yang ada.

Selain itu, pekerjaan ini juga melibatkan penyusunan rekomendasi kebijakan untuk mengatasi masalah lingkungan seperti perubahan iklim dan kehilangan biodiversitas.

Komunikasi dengan pemangku kepentingan seperti pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat juga merupakan bagian penting dari pekerjaan ini untuk memastikan implementasi kebijakan yang efektif.

Apa saya cocok bekerja sebagai Analis Kebijakan Ekologi?

Seorang analis kebijakan ekologi yang cocok adalah orang yang memiliki latar belakang pendidikan di bidang lingkungan dan kebijakan publik, memiliki kemampuan analisis yang kuat, dan memiliki pemahaman yang mendalam tentang isu-isu lingkungan saat ini.

Motivasi yang tinggi untuk melindungi dan menjaga keberlanjutan alam juga menjadi faktor penting dalam memilih profil orang yang cocok untuk pekerjaan ini.

Jika kamu tidak memiliki minat dan pemahaman yang kuat tentang lingkungan dan kebijakan ekologi, kemungkinan kamu tidak cocok dengan pekerjaan ini.

Konsep, ekspektasi dan realita

Miskonsepsi tentang profesi Analis Kebijakan Ekologi adalah bahwa mereka hanya duduk di belakang meja dan menganalisis data tanpa melakukan pekerjaan lapangan yang nyata.

Ekspektasi yang salah adalah bahwa menjadi Analis Kebijakan Ekologi akan memberikan keterlibatan langsung dalam pengambilan keputusan publik, padahal kenyataannya mereka lebih sering menjadi penasehat dan penyusun kebijakan.

Perbedaan dengan profesi yang mirip, seperti Konservasionis atau Ahli Ekologi, adalah bahwa Analis Kebijakan Ekologi lebih fokus pada analisis dampak kebijakan terhadap ekosistem dan lingkungan secara keseluruhan daripada pada perlindungan dan pemulihan langsung spesies atau habitat.

Jurusan Kuliah yang Mendukung

Ekologi dan Konservasi Lingkungan
Manajemen Lingkungan dan Kehutanan
Ilmu Lingkungan
Biologi
Ilmu Kelautan dan Perikanan
Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan
Geologi
Ekonomi Lingkungan
Kebijakan Publik dan Administrasi
Antropologi Lingkungan

Contoh perusahaan atau institusi yang membutuhkan

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Badan Restorasi Gambut
The Nature Conservancy Indonesia
World Wildlife Fund (WWF) Indonesia
Greenpeace Indonesia
PT Pertamina (Persero)
PT PLN (Persero)
PT Astra International Tbk
PT Adaro Energy Tbk
PT Unilever Indonesia Tbk