Analis Kebijakan Pembangunan Hutan

Sebagai analis kebijakan pembangunan hutan, tugas utama adalah menganalisis kebijakan dan program-program yang berhubungan dengan pengelolaan dan konservasi hutan.

Selain itu, pekerjaan ini juga melibatkan penelitian dan pengumpulan data untuk mendukung pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pembangunan hutan.

Selain itu, analis kebijakan pembangunan hutan juga akan bekerja sama dengan pemerintah, LSM, dan masyarakat untuk mengembangkan rekomendasi kebijakan yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi pengelolaan hutan.

Apa saya cocok bekerja sebagai Analis kebijakan pembangunan hutan?

Profil orang yang cocok untuk tipe pekerjaan Analis kebijakan pembangunan hutan adalah seseorang yang memiliki pengetahuan luas tentang kebijakan lingkungan dan keberlanjutan, serta mampu menganalisis data dan informasi kompleks guna menyusun rekomendasi yang efektif dalam pembangunan hutan.

Jika kamu tidak memiliki ketertarikan atas isu lingkungan, kurang memiliki analisis yang mendalam, dan tidak memiliki kepekaan terhadap keberlanjutan, kemungkinan kamu tidak cocok dengan pekerjaan ini.

Konsep, ekspektasi dan realita

Miskonsepsi tentang profesi Analis Kebijakan Pembangunan Hutan adalah bahwa mereka hanya menghabiskan waktu di hutan. Pada kenyataannya, pekerjaan mereka melibatkan analisis kebijakan, pengumpulan data, dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.

Ekspektasi umum adalah bahwa Analis Kebijakan Pembangunan Hutan akan menciptakan perubahan besar dalam waktu singkat. Namun, dalam realitasnya, perubahan kebijakan dan praktik forestri membutuhkan waktu yang lama dan kerjasama yang kuat dengan berbagai stakeholder.

Perbedaan dengan profesi yang mirip, seperti Konservasionis atau Ahli Ekologi Hutan, adalah bahwa Analis Kebijakan Pembangunan Hutan fokus pada perumusan dan evaluasi kebijakan yang berhubungan dengan pemeliharaan dan pengelolaan hutan, sementara yang lainnya berfokus pada pemulihan dan konservasi lingkungan alam.

Jurusan Kuliah yang Mendukung

Kehutanan
Kebijakan Lingkungan
Ekonomi Pertanian
Agribisnis
Ilmu Lingkungan
Manajemen Sumber Daya Alam
Studi Pembangunan
Geografi
Studi Wilayah dan Perencanaan
Ilmu Politik

Contoh perusahaan atau institusi yang membutuhkan

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Perum Perhutani
Badan Restorasi Gambut
Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat IPB
Yayasan Konservasi Alam Nusantara
World Wildlife Fund (WWF) Indonesia
Daerah Aliran Sungai (DAS) Forum
Lembaga Penerapan dan Pengelolaan IPTEK (BPPT)
Yayasan Pembangunan Lestari Indonesia