Analis Kebijakan Publik Regional

Pekerjaan sebagai Analis Kebijakan Publik Regional adalah menganalisis dan mempelajari kebijakan publik yang berlaku di tingkat regional.

Tugas utama meliputi melakukan riset, mengumpulkan data, dan menganalisis kebijakan yang berlaku untuk memberikan rekomendasi dan masukan kepada pemerintah daerah.

Selain itu, pekerjaan ini juga melibatkan kerja sama dengan berbagai pihak terkait, seperti pemerintah pusat, masyarakat, dan lembaga non-pemerintah, dalam proses pembuatan kebijakan publik yang efektif dan berdampak positif bagi daerah.

Apa saya cocok bekerja sebagai Analis Kebijakan Publik Regional?

Profil orang yang cocok untuk tipe pekerjaan Analis Kebijakan Publik Regional adalah seorang yang memiliki pemahaman mendalam tentang kebijakan publik, memiliki kemampuan analisis yang kuat, dan mampu bekerja secara koordinasi dengan pihak terkait.

Dalam melaksanakan tugasnya, seorang analis kebijakan publik regional juga harus memiliki kemampuan problem solving yang baik dan dapat berkomunikasi dengan baik dengan berbagai pihak termasuk pemerintah daerah dan masyarakat.

Jika kamu tidak memiliki minat atau pemahaman yang cukup dalam politik dan kebijakan publik di tingkat regional, kemungkinan kamu tidak cocok dengan pekerjaan ini.

Konsep, ekspektasi dan realita

Miskonsepsi tentang Analis Kebijakan Publik Regional adalah bahwa mereka hanya duduk di meja dan mengeluarkan rekomendasi kebijakan tanpa memperhatikan kondisi regional yang kompleks dan dinamis. Realitanya, Analis Kebijakan Publik Regional harus melakukan penelitian dan analisis mendalam terhadap berbagai faktor regional untuk menghasilkan rekomendasi yang efektif.

Salah satu ekspektasi yang sering kali tidak realistis tentang Analis Kebijakan Publik Regional adalah bahwa mereka memiliki kekuasaan langsung dalam membuat keputusan kebijakan. Faktanya, Analis Kebijakan Publik Regional adalah bagian dari tim konsultan atau staf yang memberikan informasi dan rekomendasi kepada para pembuat keputusan.

Perbedaan utama antara Analis Kebijakan Publik Regional dan profesi yang mirip seperti Konsultan Kebijakan adalah cakupan kerjanya. Analis Kebijakan Publik Regional fokus pada penelitian dan analisis kebijakan yang berkaitan dengan wilayah atau daerah tertentu, sedangkan Konsultan Kebijakan lebih fokus pada memberikan saran dan solusi bagi klien mereka, termasuk dalam bidang kebijakan publik.

Jurusan Kuliah yang Mendukung

Studi Pembangunan
Administrasi Publik
Ekonomi Pembangunan
Kebijakan Publik
Ilmu Sosial
Politik dan Pemerintahan
Ilmu Komunikasi
Hukum
Geografi
Sosiologi

Contoh perusahaan atau institusi yang membutuhkan

Pemerintah Daerah
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
Lembaga Penelitian dan Pengembangan (LPP)
Badan Pusat Statistik (BPS)
Lembaga Kebijakan Publik (LKP)
Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB)
Lembaga Kajian Strategis Pemobilitas Nasional (LKSPN)
Lembaga Pengembangan Inovasi Publik (LPIP)