Anggota Tim Penelitian Hukum Keluarga Di Lembaga Pemerintah

Bertanggung jawab atas penelitian dan analisis terkait hukum keluarga yang diberlakukan di negara tersebut.

Menyusun laporan-laporan penelitian dan memberikan rekomendasi kebijakan untuk memperbaiki dan mengembangkan hukum keluarga yang ada.

Berpartisipasi dalam pertemuan, diskusi, dan seminar dengan para ahli hukum, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya untuk berbagi temuan dan pemikiran terkait hukum keluarga.

Apa saya cocok bekerja sebagai Anggota tim penelitian hukum keluarga di lembaga pemerintah?

Profil orang yang cocok untuk tipe pekerjaan sebagai anggota tim penelitian hukum keluarga di lembaga pemerintah adalah seseorang yang memiliki pengetahuan mendalam tentang hukum keluarga, memiliki kemampuan analisis yang baik, dan memiliki kemampuan penelitian yang kuat.

Selain itu, seorang kandidat juga harus memiliki komitmen yang tinggi terhadap pekerjaannya, memiliki kemampuan berpikir logis, dan dapat bekerja dengan cermat dan teliti dalam mengolah data dan informasi.

Jika kamu adalah seorang yang tidak memiliki minat dalam hukum keluarga, tidak memiliki kemampuan analisis yang kuat, dan tidak memiliki keterampilan dalam melakukan riset, kemungkinan kamu akan tidak cocok dengan pekerjaan ini.

Konsep, ekspektasi dan realita

Miskonsepsi tentang menjadi anggota tim penelitian hukum keluarga di lembaga pemerintah adalah bahwa pekerjaan ini hanya melibatkan membaca hukum dan menulis laporan, padahal sebenarnya melibatkan pengumpulan data, wawancara, dan analisis yang mendalam.

Ekspektasi bahwa anggota tim penelitian hukum keluarga akan selalu terlibat dalam kasus-kasus menarik dan bermakna, padahal realitanya pekerjaan ini juga melibatkan tugas administratif dan pekerjaan rutin lainnya.

Perbedaan dengan profesi yang mirip, seperti seorang pengacara keluarga, adalah anggota tim penelitian hukum keluarga lebih fokus pada penelitian dan pengembangan kebijakan hukum daripada langsung mewakili klien di pengadilan.

Jurusan Kuliah yang Mendukung

Hukum Keluarga
Ilmu Hukum
Bimbingan dan Konseling
Psikologi
Pekerjaan Sosial
Pendidikan Kesehatan Masyarakat
Studi Gender dan Keperempuanan
Sosiologi
Antropologi
Ilmu Politik

Contoh perusahaan atau institusi yang membutuhkan

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN)
Kementerian Hukum dan HAM
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
Badan Pusat Statistik (BPS)
Lembaga Bantuan Hukum (LBH)
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
Biro Hukum dan Perundingan Pemerintah Pusat