Kepala Bagian Gender Di Lembaga Pemerintah

Pekerjaan sebagai Kepala Bagian Gender di Lembaga Pemerintah melibatkan pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah terkait kesetaraan gender.

Tugas utama meliputi pengawasan dan koordinasi program-program gender, pemantauan dan evaluasi kebijakan yang ada, serta penyusunan laporan terkait isu-isu gender.

Selain itu, pekerjaan ini juga melibatkan kerjasama dengan berbagai instansi dan organisasi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam mengatasi masalah kesetaraan gender.

Apa saya cocok bekerja sebagai Kepala Bagian Gender di Lembaga Pemerintah?

Profil orang yang cocok untuk posisi Kepala Bagian Gender di Lembaga Pemerintah adalah seseorang yang memiliki pengetahuan yang kuat tentang isu-isu gender, pengalaman dalam advokasi dan kebijakan gender, serta kemampuan kepemimpinan yang baik.

Mereka harus sensitif terhadap perbedaan gender dan memiliki kemampuan untuk mengadvokasi persamaan gender dalam semua program dan kegiatan di lembaga pemerintah.

Orang yang tidak cocok untuk menjadi Kepala Bagian Gender di Lembaga Pemerintah adalah orang yang tidak memiliki dedikasi dan komitmen yang tinggi terhadap kesetaraan gender serta tidak mampu berkomunikasi dengan baik untuk melakukan advokasi dan pelibatan masyarakat terkait isu-isu gender.

Konsep, ekspektasi dan realita

Ekspektasi: Kepala Bagian Gender di Lembaga Pemerintah hanya fokus pada pemberdayaan perempuan dan penyelesaian masalah gender. Realita: Pekerjaan ini mencakup juga analisis kebijakan, pengembangan program, advokasi, dan pemantauan terhadap masalah gender serta berbagai peran lain yang berkontribusi pada kesetaraan gender.

Ekspektasi: Kepala Bagian Gender hanya perlu memiliki pengetahuan tentang gender dan isu perempuan saja. Realita: Selain keahlian dalam gender dan isu perempuan, mereka juga harus memiliki kemampuan manajemen, komunikasi, serta kemampuan analisis kebijakan agar dapat melakukan pekerjaan mereka dengan efektif.

Perbedaan dengan profesi yang mirip: Perbedaan dengan profesi Advokat Gender adalah Kepala Bagian Gender lebih fokus pada kebijakan dan program yang bertujuan untuk meningkatkan kesetaraan gender secara sistematis, sementara Advokat Gender lebih banyak terlibat dalam memperjuangkan kasus-kasus individu terkait masalah gender.

Jurusan Kuliah yang Mendukung

Studi Gender
Studi Pembangunan
Studi Kependudukan
Sosiologi
Ilmu Politik
Hukum
Komunikasi
Psikologi
Antropologi
Administrasi Publik

Contoh perusahaan atau institusi yang membutuhkan

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB)
Lembaga Ketahanan Keluarga (LKKN)
Badan Pengawas Ketenagakerjaan (BPK)
Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI)
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM)
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)
Badan Pusat Statistik (BPS)
Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang)
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)