Kepala Kebijakan Pertahanan

Pekerjaan sebagai Kepala Kebijakan Pertahanan melibatkan pengembangan dan implementasi kebijakan dalam bidang pertahanan negara.

Tugas utama meliputi menyusun rencana strategis dalam rangka memperkuat pertahanan negara dan menghadapi ancaman keamanan.

Selain itu, pekerjaan ini juga melibatkan koordinasi dengan berbagai pihak terkait, seperti Angkatan Bersenjata, intelijen, dan lembaga pemerintah lainnya, untuk memastikan kebijakan pertahanan berhasil dijalankan.

Apa saya cocok bekerja sebagai Kepala kebijakan pertahanan?

Profil orang yang cocok untuk tipe pekerjaan Kepala Kebijakan Pertahanan adalah seorang yang memiliki pengetahuan yang mendalam tentang kebijakan pertahanan dan keamanan, serta memiliki kemampuan analisis yang tajam dalam menghadapi isu-isu strategis dalam pertahanan negara.

Sebagai seorang pemimpin, Kepala Kebijakan Pertahanan juga harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik, kemampuan mengambil keputusan yang cepat dan tepat, serta memiliki integritas yang tinggi dalam menjalankan tugasnya.

Orang yang tidak cocok dengan pekerjaan ini adalah mereka yang tidak memiliki pengetahuan mendalam tentang politik, strategi pertahanan, dan kebijakan internasional.

Konsep, ekspektasi dan realita

Miskonsepsi tentang kepala kebijakan pertahanan adalah bahwa pekerjaan mereka hanya melibatkan pembuatan kebijakan tanpa keterlibatan langsung dalam operasi militer. Realitanya, mereka harus memiliki pemahaman menyeluruh tentang aspek militer dan strategis, serta terlibat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan saat keadaan darurat.

Ekspektasi yang salah terkait kepala kebijakan pertahanan adalah bahwa mereka memiliki kekuasaan penuh atas kebijakan dan tindakan pertahanan negara. Padahal, keputusan strategis dalam pertahanan seringkali melibatkan banyak aktor dan proses pengambilan keputusan yang kompleks di tingkat pemerintah.

Kepala kebijakan pertahanan seringkali disamakan dengan kepala staf atau panglima militer. Perbedaan utamanya adalah bahwa kepala kebijakan pertahanan bertanggung jawab atas perumusan kebijakan serta melakukan koordinasi antara lembaga pertahanan, sementara kepala staf atau panglima militer lebih fokus pada pelaksanaan taktis dan operasional dalam kegiatan militer.

Jurusan Kuliah yang Mendukung

Studi Keamanan
Hubungan Internasional
Ilmu Politik
Ilmu Hukum
Studi Pertahanan
Ilmu Militer
Teknik Pertahanan
Ekonomi atau Studi Pembangunan
Komunikasi dalam Konteks Keamanan
Kebijakan Publik dengan fokus pada Pertahanan

Contoh perusahaan atau institusi yang membutuhkan

PT Dirgantara Indonesia
PT Pindad
PT PAL Indonesia
PT Len Industri (Persero)
PT BUMA (Bukit Asam)
PT Dahana (Persero)
PT Indra Karya (Persero)
PT Waskita Karya (Persero)
PT Adhi Karya (Persero)
PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk