Sebagai konsultan kebijakan pemerintah, tanggung jawab utama adalah memberikan nasihat dan rekomendasi kepada pemerintah dalam membuat kebijakan yang efektif.
Hal ini melibatkan analisis kebijakan yang mendalam, mengumpulkan data dan informasi terkait, serta menganalisis dampak dan risiko dari kebijakan yang diusulkan.
Selain itu, pekerjaan ini juga melibatkan diskusi dan kolaborasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk pejabat pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya, untuk memastikan kebijakan yang dihasilkan memenuhi kebutuhan dan memperoleh dukungan yang luas.
Seorang konsultan kebijakan pemerintah yang cocok adalah seseorang yang memiliki pengetahuan yang mendalam tentang kebijakan publik dan sistem pemerintahan, serta memiliki kemampuan analisis yang kuat untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang efektif dan berdampak positif pada masyarakat.
Pekerjaan ini juga membutuhkan kemampuan komunikasi dan negosiasi yang baik, serta kemampuan bekerja secara kolaboratif dengan berbagai pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal.
Jika kamu tidak memiliki kemampuan analitis yang kuat, kurang up-to-date dengan berbagai isu politik dan sosial, serta tidak terbiasa bekerja dengan banyak pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda, kemungkinan kamu tidak cocok dengan pekerjaan ini.
Ekspektasi terhadap konsultan kebijakan pemerintah adalah mereka memiliki kekuatan untuk mengubah kebijakan pemerintah secara drastis. Namun, dalam realita, peran mereka lebih cenderung memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah atas dasar analisis dan riset yang mendalam.
Sering kali, orang mengira bahwa konsultan kebijakan pemerintah hanya menjadi "penyokong" kebijakan yang sudah ada. Namun, sebenarnya mereka juga memiliki peran penting dalam merumuskan kebijakan baru berdasarkan tren, inovasi, dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.
Salah satu perbedaan dengan profesi yang mirip seperti penasihat politik adalah konsultan kebijakan pemerintah lebih berfokus pada upaya pemecahan masalah dan pengambilan keputusan yang berdasarkan pemikiran kritis dan analisis objektif, sedangkan penasihat politik lebih cenderung mempengaruhi kebijakan pemerintah berdasarkan perspektif politik dan ideologi tertentu.