Koordinator Atau Staf Kebijakan Di Organisasi Non-pemerintah Di Sektor Kesehatan

Pekerjaan sebagai koordinator atau staf kebijakan di organisasi non-pemerintah di sektor kesehatan melibatkan merumuskan, melaksanakan, dan memonitor kebijakan kesehatan yang berkaitan dengan program-program organisasi tersebut.

Tugas utama meliputi mengumpulkan dan menganalisis data kesehatan, melakukan riset kebijakan, dan mengembangkan rekomendasi kebijakan yang relevan.

Selain itu, pekerjaan ini juga melibatkan mengkoordinasikan dengan pihak eksternal, seperti pemerintah, organisasi mitra, dan masyarakat untuk memastikan implementasi kebijakan yang efektif dan mencapai tujuan organisasi.

Apa saya cocok bekerja sebagai Koordinator atau staf kebijakan di organisasi non-pemerintah di sektor kesehatan?

Seorang yang memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman di bidang kebijakan kesehatan serta memiliki kemampuan analisis yang baik, akan cocok dengan pekerjaan sebagai koordinator atau staf kebijakan di organisasi non-pemerintah di sektor kesehatan.

Sebagai koordinator atau staf kebijakan, seorang kandidat juga harus memiliki kemampuan kerja dalam tim yang baik dan dapat berkomunikasi dengan berbagai pihak terkait untuk mencapai tujuan organisasi.

Seseorang yang tidak memiliki minat terhadap isu-isu kesehatan, memiliki ketidakmampuan dalam berkomunikasi dengan efektif dengan stakeholder yang beragam, dan kurang memiliki kemampuan analitis, tidak cocok untuk menjadi koordinator atau staf kebijakan di organisasi non-pemerintah di sektor kesehatan.

Konsep, ekspektasi dan realita

Miskonsepsi tentang profesi koordinator atau staf kebijakan di organisasi non-pemerintah di sektor kesehatan adalah bahwa pekerjaan ini hanya melibatkan mengatur pertemuan dan mengkoordinasikan kegiatan, padahal sebenarnya mereka juga bertanggung jawab untuk melakukan penelitian, analisis kebijakan, dan pengembangan program yang berkaitan dengan kesehatan.

Ekspektasi yang salah dalam profesi ini adalah bahwa semua keputusan kebijakan akan langsung diimplementasikan, padahal kenyataannya banyak faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan, seperti ketersediaan anggaran, masalah politik, dan kerangka regulasi.

Perbedaan dengan profesi yang mirip, seperti koordinator atau staf kebijakan di sektor publik, adalah bahwa di sektor non-pemerintah, mereka memiliki fleksibilitas yang lebih besar untuk mengambil inisiatif dan kolaborasi dengan berbagai pihak, sementara di sektor publik, keputusan lebih terikat pada struktur birokrasi dan prosedur yang lebih kompleks.

Jurusan Kuliah yang Mendukung

Pendidikan Kesehatan Masyarakat
Administrasi Kesehatan
Manajemen Kesehatan
Kebijakan Kesehatan
Studi Pembangunan
Studi Kesehatan Global
Kajian Kebijakan Publik
Sosiologi Kesehatan
Ekonomi Kesehatan
Ilmu Politik dengan konsentrasi kebijakan kesehatan

Contoh perusahaan atau institusi yang membutuhkan

Yayasan Kesehatan Perempuan Indonesia
Yayasan Kebijakan Kesehatan Masyarakat
Yayasan Pusat Kesehatan Masyarakat
Lembaga Kesehatan dan Sosial Indonesia
Yayasan Kesehatan Anak-Anak Indonesia
Yayasan Kebijakan Pengembangan Kesehatan Masyarakat
Yayasan Kemanusiaan dan Kesehatan Indonesia
Badan Pusat Koordinator Kesehatan Masyarakat
Yayasan Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Yayasan Riset Kesehatan Masyarakat