Sebagai Koordinator Keagamaan di lembaga pemerintah, tanggung jawab utama adalah mengkoordinasikan program dan kegiatan keagamaan dalam lembaga tersebut.
Hal ini meliputi mengorganisir kegiatan ibadah, seminar, dan lokakarya bagi pegawai serta masyarakat yang beragama.
Selain itu, juga melakukan pendampingan dan konsultasi keagamaan kepada pegawai dan masyarakat yang membutuhkan.
Seorang yang cocok menjadi Koordinator Keagamaan di Lembaga Pemerintah adalah seseorang yang memiliki pemahaman yang mendalam tentang agama, sensitif terhadap isu-isu keagamaan, dan mampu menjalin hubungan yang baik dengan komunitas keagamaan.
Sebagai penghubung antara lembaga pemerintah dan komunitas keagamaan, seorang Koordinator Keagamaan juga harus memiliki keterampilan komunikasi yang kuat dan memiliki sifat inklusif yang mampu membangun persatuan dan kebersamaan di antara berbagai kepercayaan agama yang ada.
Jika kamu tidak memiliki pemahaman yang baik tentang agama dan kurang memiliki keterampilan dalam mengkoordinasi program keagamaan, kemungkinan kamu tidak cocok dengan pekerjaan sebagai Koordinator Keagamaan di Lembaga Pemerintah.
Miskonsepsi tentang profesi Koordinator Keagamaan di Lembaga Pemerintah adalah bahwa mereka hanya bertanggung jawab untuk mengurus ritual keagamaan tanpa ada peran aktif dalam kebijakan pemerintah terkait agama.
Ekspektasi yang salah adalah bahwa Koordinator Keagamaan memiliki otoritas yang besar dalam mengambil keputusan terkait kegiatan keagamaan, padahal sebagian besar tugas mereka adalah mengoordinasikan antara lembaga pemerintah dan berbagai komunitas keagamaan.
Perbedaan dengan profesi yang mirip, seperti Pendeta atau Ustadz, adalah bahwa Koordinator Keagamaan lebih fokus pada aspek administratif dan koordinasi, sedangkan Pendeta atau Ustadz lebih berfokus pada pelayanan spiritual dan pembinaan umat.