Legal Researcher Di Lembaga Penelitian Dan Pengembangan Kebijakan.

Sebagai legal researcher, tugas utama meliputi penelitian mendalam terkait kebijakan hukum yang relevan dengan lembaga tersebut.

Selain itu, pekerjaan ini juga melibatkan analisis terhadap regulasi dan perundang-undangan yang berlaku serta memberikan rekomendasi kebijakan yang didasarkan pada hasil penelitian.

Selama melakukan penelitian, legal researcher juga bertanggung jawab untuk mengumpulkan data, melakukan wawancara dengan para ahli hukum, dan menyusun laporan hasil penelitian yang akurat dan terpercaya.

Apa saya cocok bekerja sebagai Legal researcher di lembaga penelitian dan pengembangan kebijakan.?

Profil orang yang cocok untuk tipe pekerjaan Legal researcher di lembaga penelitian dan pengembangan kebijakan adalah seseorang yang memiliki latar belakang pendidikan hukum yang kuat dan mampu melakukan penelitian yang mendalam dalam masalah hukum yang kompleks untuk menghasilkan kebijakan yang efektif.

Kemampuan analitis dan pemahaman yang baik terhadap regulasi hukum juga penting dalam pekerjaan ini, serta kemampuan untuk menyusun laporan yang jelas dan komunikatif.

Jika kamu tidak memiliki minat dalam membaca dan menganalisis berbagai dokumen hukum serta kurang memiliki ketelitian dan kecermatan dalam mencari informasi yang akurat, maka pekerjaan sebagai Legal researcher di lembaga penelitian dan pengembangan kebijakan tidak cocok untukmu.

Konsep, ekspektasi dan realita

Miskonsepsi tentang profesi Legal researcher di lembaga penelitian dan pengembangan kebijakan adalah bahwa pekerjaannya hanya sebatas membaca dokumen hukum. Namun, kenyataannya, tugas seorang Legal researcher mencakup analisis mendalam terhadap kebijakan dan regulasi yang berlaku, serta membuat rekomendasi berdasarkan temuan penelitiannya.

Ekspektasi yang salah tentang profesi Legal researcher adalah bahwa pekerjaannya hanya berkaitan dengan aspek hukum. Padahal, mereka juga harus memahami konteks sosial, politik, dan ekonomi serta dampak kebijakan terhadap masyarakat.

Perbedaan antara profesi Legal researcher dan profesi yang mirip, seperti paralegal, adalah bahwa Legal researcher lebih fokus pada analisis kebijakan dan pengembangan kebijakan di tingkat lembaga, sedangkan paralegal lebih fokus pada penelitian hukum dan bantuan praktis dalam menyiapkan dokumen hukum.

Jurusan Kuliah yang Mendukung

Hukum
Ilmu Politik
Kriminologi
Studi Keamanan
Studi Internasional
Studi Hubungan Internasional
Sosiologi
Ekonomi
Studi Kebijakan Publik
Administrasi Publik

Contoh perusahaan atau institusi yang membutuhkan

Pusat Studi Kebijakan Publik Indonesia (PSKPI)
Lembaga Laporan Keuangan Negara (LLKN)
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
Pusat Penelitian Politik – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI)
Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN)
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)
Badan Pusat Statistik (BPS)
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)
Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional (Kemenristek/BRIN)
Perusahaan riset swasta seperti Indomarco Prismatama (Indomaret)