Pejabat Pemerintah Bidang Pengelolaan Tanah Dan Air

Pekerjaan di bidang pejabat pemerintah bidang pengelolaan tanah dan air mencakup pengawasan dan pengelolaan sumber daya alam terkait tanah dan air.

Tugas utama meliputi pembuatan kebijakan, perencanaan, dan pengawasan terhadap penggunaan dan perlindungan tanah serta sumber daya air.

Selain itu, pekerjaan ini juga melibatkan koordinasi dengan instansi terkait, pihak swasta, dan masyarakat untuk memastikan implementasi kebijakan dan program terkait tanah dan air berjalan dengan baik.

Apa saya cocok bekerja sebagai Pejabat Pemerintah Bidang Pengelolaan Tanah dan Air?

Pejabat pemerintah bidang pengelolaan tanah dan air cocok untuk orang yang memiliki pengetahuan yang luas tentang hukum dan regulasi terkait lahan dan sumber daya air, serta memiliki kemampuan analisis yang kuat dalam mengelola dan melindungi sumber daya tersebut.

Kemampuan dalam berkomunikasi dan bernegosiasi dengan berbagai pihak terkait juga sangat penting, sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan dalam pengelolaan tanah dan air.

Jika kamu tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang hukum dan regulasi terkait pengelolaan tanah dan air, maka kamu tidak cocok untuk menjadi pejabat pemerintah bidang ini.

Konsep, ekspektasi dan realita

Miskonsepsi tentang profesi Pejabat Pemerintah Bidang Pengelolaan Tanah dan Air adalah bahwa mereka diharapkan mampu memecahkan semua masalah terkait tanah dan air dengan cepat dan tanpa hambatan. Namun, dalam realita, proses pengelolaan tanah dan air melibatkan banyak pihak dan prosedur yang kompleks, yang membutuhkan waktu dan kerjasama yang intens.

Sebuah miskonsepsi lainnya adalah bahwa Pejabat Pemerintah Bidang Pengelolaan Tanah dan Air dapat mengubah situasi lingkungan secara instan dan memberikan solusi permanen terhadap masalah seperti kekeringan atau banjir. Namun, dalam kenyataannya, mereka harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti perubahan iklim, pola tata ruang, dan kebutuhan masyarakat dalam mengelola tanah dan air, yang tidak selalu memiliki solusi yang sederhana dan permanen.

Perbedaan dengan profesi yang mirip, seperti ahli lingkungan atau ahli penanganan bencana, adalah bahwa Pejabat Pemerintah Bidang Pengelolaan Tanah dan Air bertanggung jawab secara khusus dalam menyusun kebijakan, regulasi, dan strategi pengelolaan tanah dan air yang berkelanjutan, sementara profesi lainnya lebih fokus pada pengawasan dan penanganan langsung terhadap masalah yang berkaitan dengan lingkungan atau bencana.

Jurusan Kuliah yang Mendukung

Teknik Lingkungan
Ilmu Pertanian
Teknik Sipil
Agronomi
Hukum Pertanahan
Geografi
Geologi
Ilmu Geodesi
Ilmu Kelautan
Ekonomi Pembangunan

Contoh perusahaan atau institusi yang membutuhkan

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)
Badan Pertanahan Nasional (BPN)
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
Perusahaan Air Minum (PDAM)
Perusahaan Listrik Negara (PLN)
Perusahaan Gas Negara (PGN)
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)