Pemeriksa Pengelolaan Keuangan Daerah

Pekerjaan sebagai Pemeriksa Pengelolaan Keuangan Daerah melibatkan audit dan pengawasan terhadap pengelolaan anggaran dan keuangan di daerah.

Tugas utamanya adalah melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan anggaran, pengelolaan aset, pembukuan, dan laporan keuangan di daerah tersebut.

Selain itu, pekerjaan ini juga melibatkan identifikasi potensi risiko keuangan, memberikan rekomendasi perbaikan, dan menyusun laporan hasil pemeriksaan kepada pihak yang berwenang.

Apa saya cocok bekerja sebagai Pemeriksa Pengelolaan Keuangan Daerah?

Seorang yang cocok untuk pekerjaan Pemeriksa Pengelolaan Keuangan Daerah adalah seseorang yang memiliki pengetahuan yang mendalam tentang sistem pengelolaan keuangan daerah dan mampu menganalisis data keuangan dengan teliti serta memiliki kemampuan komunikasi yang baik.

Dalam pekerjaan ini, seorang kandidat juga perlu memiliki kemampuan analisis yang kuat, di samping memiliki integritas yang tinggi dan dapat bekerja secara independen.

Jika kamu tidak memiliki pengetahuan yang mendalam tentang keuangan daerah, kurang teliti dalam menganalisis data keuangan, dan tidak mampu bekerja dengan tuntutan ketat dari atasan, kemungkinan kamu tidak cocok dengan pekerjaan sebagai Pemeriksa Pengelolaan Keuangan Daerah.

Konsep, ekspektasi dan realita

Miskonsepsi tentang profesi Pemeriksa Pengelolaan Keuangan Daerah adalah bahwa mereka hanya bertugas untuk melakukan audit keuangan secara rutin tanpa melakukan tindakan yang lebih konkrit untuk perbaikan.

Ekspektasi yang salah adalah menganggap bahwa Pemeriksa Pengelolaan Keuangan Daerah dapat menghentikan atau mengatasi praktik korupsi di tingkat pemerintahan daerah.

Perbedaan dengan profesi yang mirip, seperti auditor internal, adalah bahwa Pemeriksa Pengelolaan Keuangan Daerah memiliki tugas dan kewenangan yang lebih terfokus pada pengawasan keuangan di lingkup pemerintahan daerah, sedangkan auditor internal bekerja di sektor swasta atau publik secara umum.

Jurusan Kuliah yang Mendukung

Akuntansi
Keuangan
Manajemen Keuangan
Administrasi Bisnis
Ekonomi
Hukum Bisnis
Perpajakan
Auditing
Akuntansi Pemerintahan
Manajemen Risiko dan Kontrol Internal.

Contoh perusahaan atau institusi yang membutuhkan

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
Kantor Akuntan Publik
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Bank Indonesia (BI)
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI)
PT Perusahaan Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk (Telkom)
PT Pertamina (Persero)