Sebagai peneliti kebijakan pendidikan bahasa Inggris, tugas utama adalah menganalisis kebijakan dan program pendidikan bahasa Inggris yang ada di Indonesia.
Peneliti kebijakan pendidikan bahasa Inggris juga bertanggung jawab untuk melakukan survei lapangan, mengumpulkan data, dan menganalisis data tersebut.
Selain itu, pekerjaan ini juga melibatkan pembuatan rekomendasi dan laporan kebijakan untuk meningkatkan pembelajaran dan pengajaran bahasa Inggris di Indonesia.
Seorang yang cocok untuk pekerjaan sebagai Peneliti Kebijakan Pendidikan Bahasa Inggris adalah seseorang yang memiliki latar belakang pendidikan bahasa Inggris yang kuat, kemampuan analisis yang baik, dan ketertarikan dalam mendalami isu-isu pendidikan.
Kemampuan untuk melakukan riset yang mendalam, menerapkan metode penelitian yang tepat, dan memiliki kemampuan menulis secara jelas dan terstruktur juga merupakan kualitas yang penting dalam pekerjaan ini.
Orang yang tidak cocok dengan pekerjaan ini adalah seseorang yang tidak memiliki minat atau keterampilan dalam melakukan analisis kebijakan, tidak memiliki pengetahuan bahasa Inggris yang memadai, dan tidak memiliki pemahaman mendalam tentang sistem pendidikan.
Salah satu miskonsepsi tentang profesi Peneliti Kebijakan Pendidikan Bahasa Inggris adalah bahwa pekerjaannya hanya mencakup penelitian dan memberikan rekomendasi, padahal sebenarnya mereka juga terlibat dalam merancang dan mengimplementasikan strategi kebijakan pendidikan.
Ekspektasi yang sering salah tentang profesi ini adalah bahwa Peneliti Kebijakan Pendidikan Bahasa Inggris hanya fokus pada isu-isu kebijakan dalam konteks pendidikan bahasa Inggris, padahal sebenarnya mereka juga harus memahami dan mengatasi tantangan yang berkaitan dengan pendidikan secara umum.
Perbedaan dengan profesi yang mirip, seperti Pengajar Bahasa Inggris atau Dosen Pendidikan Bahasa Inggris, adalah bahwa Peneliti Kebijakan Pendidikan Bahasa Inggris memiliki tanggung jawab lebih besar dalam memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perbaikan sistem pendidikan dan bantuan dalam menginformasikan pengambilan keputusan kebijakan di tingkat pemerintahan.