Peneliti Kebijakan Publik Di Bidang Ekonomi

  Profil Profesi

Pekerjaan sebagai peneliti kebijakan publik di bidang ekonomi adalah melakukan analisis dan evaluasi terhadap kebijakan publik ekonomi yang ada.

Berikutnya, tugas utamanya adalah mengumpulkan data dan informasi terkait kebijakan publik ekonomi untuk mendukung proses analisis dan evaluasi.

Selain itu, peneliti kebijakan publik di bidang ekonomi juga harus memiliki kemampuan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang dapat mempengaruhi keberlanjutan dan efektivitas kebijakan publik.

Apa saya cocok bekerja sebagai Peneliti kebijakan publik di bidang ekonomi?

Seorang yang memiliki minat dan kecintaan dalam bidang ekonomi serta memiliki kemampuan analitis yang baik, akan cocok menjadi peneliti kebijakan publik di bidang ekonomi.

Selain itu, seorang kandidat juga harus memiliki kemampuan komunikasi yang kuat dan mampu mengolah data dengan baik untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang efektif.

Jika kamu tidak tertarik dengan analisis data yang mendalam dan kurang memiliki pemahaman yang kuat dalam ekonomi, kemungkinan kamu akan tidak cocok dengan pekerjaan ini.

Konsep, ekspektasi dan realita

Miskonsepsi tentang profesi peneliti kebijakan publik di bidang ekonomi adalah mereka hanya bertugas menghasilkan teori yang kompleks tanpa melihat implementasinya dalam kebijakan nyata.

Ekspektasi yang salah adalah bahwa peneliti kebijakan publik ekonomi akan langsung mengubah kebijakan secara signifikan, padahal proses pengambilan keputusan yang kompleks dan melibatkan banyak pemangku kepentingan.

Perbedaan dengan profesi yang mirip, seperti konsultan ekonomi, adalah peneliti kebijakan publik lebih berfokus pada analisis kebijakan dan memberikan saran yang berkaitan dengan masalah sosial dan politik, bukan hanya aspek ekonomi semata.

Jurusan Kuliah yang Mendukung

Ekonomi
Ilmu Politik
Studi Pembangunan
Kebijakan Publik
Statistik
Sosiologi
Ilmu Komunikasi
Ilmu Hukum
Studi Internasional
Studi Lingkungan

Contoh perusahaan atau institusi yang membutuhkan

Bank Indonesia
Kementerian Keuangan
Badan Pusat Statistik
Lembaga Penjamin Simpanan
Otoritas Jasa Keuangan
Lembaga Pengelola Dana Bergulir
Perusahaan Telekomunikasi
Perusahaan Energi
Lembaga riset ekonomi
Perusahaan pertanian dan perkebunan