Penyusun Kebijakan Kesehatan Di Pemerintahan

Pekerjaan sebagai penyusun kebijakan kesehatan di pemerintahan melibatkan analisis data, penelitian, dan penilaian terhadap masalah kesehatan yang terjadi di masyarakat.

Tugas utamanya adalah merumuskan kebijakan kesehatan yang berfokus pada pencegahan penyakit, peningkatan akses pelayanan kesehatan, dan program-program promosi kesehatan.

Selain itu, pekerjaan ini juga melibatkan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti lembaga kesehatan, masyarakat, dan sektor terkait lainnya, untuk mencapai target dan sasaran kebijakan kesehatan yang ditetapkan.

Apa saya cocok bekerja sebagai Penyusun kebijakan kesehatan di pemerintahan?

Profil orang yang cocok untuk tipe pekerjaan penyusun kebijakan kesehatan di pemerintahan adalah seorang yang memiliki pemahaman mendalam tentang sistem kesehatan, memiliki keahlian analitis yang kuat, dan mampu melakukan riset secara efektif.

Sebagai penyusun kebijakan yang bertanggung jawab dalam mengambil keputusan yang berdampak besar terhadap kesehatan masyarakat, seorang kandidat juga harus memiliki integritas yang tinggi, kemampuan berkomunikasi yang baik, dan memiliki jiwa pelayanan kepada masyarakat.

Jika kamu tidak memiliki pengetahuan mendalam tentang kebijakan kesehatan dan tidak memiliki kemampuan analitis dalam menganalisis data dan mengevaluasi program, kemungkinan kamu akan tidak cocok dengan pekerjaan ini.

Konsep, ekspektasi dan realita

Miskonsepsi tentang penyusun kebijakan kesehatan di pemerintahan adalah bahwa mereka hanya perlu membuat kebijakan tanpa mempertimbangkan aspek sosial, budaya, dan ekonomi yang kompleks dalam sektor kesehatan.

Ekspektasi yang tidak realistis adalah bahwa penyusun kebijakan kesehatan harus dapat memecahkan semua masalah kesehatan masyarakat dengan cepat dan tanpa hambatan politik atau birokrasi.

Perbedaan utama dengan profesi yang mirip, seperti tenaga medis atau ahli kebijakan kesehatan, adalah bahwa penyusun kebijakan kesehatan di pemerintahan bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan secara strategis, sementara tenaga medis dan ahli kebijakan kesehatan lebih fokus pada implementasi dan analisis kebijakan yang telah ada.

Jurusan Kuliah yang Mendukung

Kesehatan Masyarakat
Administrasi Kesehatan
Administrasi Negara
Ilmu Kesehatan Lingkungan
Ilmu Sosial dan Politik
Kebijakan Publik
Ekonomi Kesehatan
Kebijakan Kesehatan Global
Ilmu Pemerintahan
Hukum Kesehatan

Contoh perusahaan atau institusi yang membutuhkan

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan
Badan Pusat Statistik (BPS)
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Badan LHK)
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) di berbagai provinsi
Asosiasi Rumah Sakit Indonesia (ARSI)
Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (P2P) di berbagai provinsi