Pekerjaan sebagai ahli hukum perairan melibatkan pembahasan dan penyelesaian masalah hukum yang terkait dengan perairan.
Tugas utama meliputi analisis dan penelitian hukum terkait peraturan perairan, serta memberikan saran hukum kepada klien terkait dengan kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya air.
Selain itu, pekerjaan ini juga melibatkan partisipasi dalam proses perundingan dan penyelesaian konflik terkait perairan, baik antara pemilik lahan, pemerintah, atau pihak lain yang terkait dengan penggunaan dan perlindungan perairan.
Seorang ahli hukum perairan yang cocok adalah yang memiliki pengetahuan mendalam tentang undang-undang perairan dan regulasi terkait, serta kemampuan analisis yang baik dalam menangani permasalahan hukum yang kompleks.
Selain itu, seorang kandidat juga harus memiliki keterampilan komunikasi yang kuat untuk berinteraksi dengan berbagai pihak terkait dalam penyelesaian kasus hukum perairan.
Orang yang tidak cocok untuk menjadi ahli hukum perairan adalah mereka yang tidak memiliki minat atau pengetahuan yang cukup dalam bidang hukum lingkungan atau ilmu lingkungan.
Miskonsepsi tentang profesi ahli hukum perairan adalah bahwa mereka hanya akan berurusan dengan kasus-kasus terkait hukum laut. Namun, kenyataannya, ahli hukum perairan juga bekerja dalam berbagai masalah hukum yang terkait dengan sungai, danau, dan sumber daya air lainnya.
Ekspektasi umum terhadap ahli hukum perairan adalah bahwa mereka akan sering terlibat dalam persidangan dramatis di pengadilan. Namun, kenyataannya, sebagian besar pekerjaan mereka berfokus pada analisis hukum, penelitian, negosiasi kontrak, dan konsultasi kepada klien dalam konteks peraturan perairan.
Perbedaan antara ahli hukum perairan dan ahli kelautan adalah bahwa ahli hukum perairan berfokus pada aturan hukum yang berlaku untuk semua perairan, sementara ahli kelautan berfokus pada hukum laut khususnya yang berkaitan dengan lautan dan samudera.