Para ahli kebijakan publik di bidang lingkungan dan pembangunan bertanggung jawab dalam menganalisis isu-isu lingkungan dan pembangunan yang ada.
Mereka melakukan penelitian, mengumpulkan data, dan menganalisis kebijakan yang ada untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih baik.
Selain itu, mereka juga berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan untuk memastikan kebijakan yang dihasilkan dapat mengatasi masalah-masalah lingkungan dan pembangunan dengan cara yang berkelanjutan.
Profil orang yang cocok untuk tipe pekerjaan ini adalah seseorang yang memiliki pengetahuan mendalam tentang kebijakan publik, lingkungan, dan pembangunan, serta memiliki kemampuan analitis yang baik dalam menganalisis masalah yang kompleks dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
Sebagai seorang ahli kebijakan publik di bidang lingkungan dan pembangunan, individu ini juga harus memiliki keterampilan komunikasi yang kuat dalam mengadvokasi kebijakan yang berkelanjutan dan dapat bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan.
Jika kamu tidak memiliki minat atau pengetahuan yang cukup dalam kebijakan publik di bidang lingkungan dan pembangunan, kemungkinan kamu akan tidak cocok dengan pekerjaan ini.
Ekspektasi miskonsepsi tentang ahli kebijakan publik di bidang lingkungan dan pembangunan adalah mereka hanya menghabiskan waktu di kantor dan mengambil keputusan secara teoritis, padahal kenyataannya mereka juga sering terjun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data dan memahami kondisi nyata.
Perbedaan dengan profesi mirip seperti aktivis lingkungan adalah ahli kebijakan publik lebih fokus pada pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan strategis dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, sedangkan aktivis lingkungan lebih terlibat dalam aktivitas advokasi dan kampanye untuk menyuarakan kepentingan lingkungan.
Realita profesi sebagai ahli kebijakan publik di bidang lingkungan dan pembangunan adalah mereka harus bekerja secara kolaboratif dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta untuk mencapai kesepakatan yang berkelanjutan dan memastikan implementasi kebijakan yang efektif.