Analis Kebijakan Di Pemerintah Pusat Atau Daerah

Sebagai seorang analis kebijakan di pemerintah pusat atau daerah, tugas utama adalah melakukan analisis mendalam terhadap kebijakan yang akan dilaksanakan.

Selain itu, pekerjaan ini juga melibatkan penyusunan laporan dan rekomendasi kebijakan untuk membantu pengambilan keputusan oleh pemerintah.

Selama proses ini, analis kebijakan juga perlu menjalin kerjasama dengan berbagai pihak terkait untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan.

Apa saya cocok bekerja sebagai Analis kebijakan di pemerintah pusat atau daerah?

Profil orang yang cocok untuk tipe pekerjaan Analis kebijakan di pemerintah pusat atau daerah adalah seseorang yang memiliki pemahaman yang mendalam tentang kebijakan publik, mampu melakukan analisis data secara akurat dan memiliki keterampilan komunikasi yang baik.

Mereka harus dapat bekerja secara mandiri serta mampu bekerja dalam tim yang terdiri dari berbagai stakeholder baik di dalam maupun di luar pemerintahan.

Jika kamu tidak tertarik dalam menganalisis kebijakan, tidak memiliki kemampuan analitis yang kuat, dan tidak mampu bertahan dengan tekanan kerja yang tinggi, kemungkinan kamu tidak cocok dengan pekerjaan ini.

Konsep, ekspektasi dan realita

Miskonsepsi tentang menjadi analis kebijakan di pemerintah adalah bahwa pekerjaannya hanya terbatas pada menulis laporan dan analisis tanpa adanya dampak nyata. Namun, realitanya adalah analis kebijakan berperan aktif dalam menyusun kebijakan publik yang memiliki efek langsung terhadap masyarakat.

Ekspektasi salah yang seringkali timbul adalah bahwa analis kebijakan dianggap sebagai pembuat kebijakan yang memiliki kekuasaan mutlak. Namun, realitanya analis kebijakan hanyalah mendukung proses pengambilan keputusan dengan memberikan informasi, analisis, dan rekomendasi kepada pemangku kebijakan.

Perbedaan dengan profesi yang mirip seperti ahli kebijakan adalah bahwa ahli kebijakan memiliki pengetahuan dan keahlian yang lebih luas dalam berbagai bidang kebijakan, sementara analis kebijakan lebih fokus pada analisis data, penelitian, dan perumusan kebijakan berdasarkan bukti dan informasi yang ada.

Jurusan Kuliah yang Mendukung

Ilmu Politik
Ekonomi Pembangunan
Studi Pembangunan
Administrasi Negara
Hubungan Internasional
Hukum
Sosiologi
Psikologi
Statistik
Komunikasi Politik

Contoh perusahaan atau institusi yang membutuhkan

Kementerian Keuangan
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)
Badan Perencanaan Keuangan Daerah (BPKD)
Badan Pusat Statistik (BPS)
Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)
Badan Keamanan Laut (Bakamla)
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)