Analis kebijakan ekonomi kewilayahan bertugas untuk menganalisis data dan informasi ekonomi pada tingkat wilayah, seperti provinsi, kota, atau kabupaten.
Tugas utamanya meliputi penelitian dan pengumpulan data ekonomi, analisis tren ekonomi, dan penyusunan rekomendasi kebijakan ekonomi yang sesuai dengan kondisi wilayah tersebut.
Selain itu, analis kebijakan ekonomi kewilayahan juga berperan dalam memberikan masukan kepada pemerintah dan stakeholder terkait untuk pengambilan keputusan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian di wilayah tersebut.
Seorang yang cocok untuk pekerjaan Analis Kebijakan Ekonomi Kewilayahan adalah seseorang yang memiliki pemahaman mendalam mengenai ekonomi kewilayahan dan mampu menganalisis data serta membuat rekomendasi kebijakan yang tepat.
Selain itu, seorang analis kebijakan ekonomi kewilayahan juga harus memiliki kemampuan analisis yang kuat, kepemimpinan yang baik, dan mampu bekerja secara kolaboratif dengan berbagai pemangku kepentingan.
Orang yang tidak cocok dengan pekerjaan ini adalah mereka yang tidak memiliki pengetahuan mendalam tentang ekonomi, sulit untuk menganalisis data dengan teliti, dan tidak dapat membuat keputusan yang tepat berdasarkan hasil analisis.
Miskonsepsi tentang profesi Analis Kebijakan Ekonomi Kewilayahan adalah bahwa pekerjaannya hanya berfokus pada analisis angka dan data ekonomi, padahal sebenarnya mereka juga harus memperhatikan aspek sosial dan politik dalam mengambil keputusan kebijakan.
Ekspektasi yang sering keliru adalah bahwa Analis Kebijakan Ekonomi Kewilayahan hanya bertanggung jawab untuk mengeluarkan kebijakan ekonomi yang langsung berdampak pada pertumbuhan ekonomi regional, sedangkan sebenarnya mereka juga harus mempertimbangkan berbagai faktor lain seperti keberlanjutan dan ketimpangan ekonomi.
Perbedaan dengan profesi yang mirip, seperti Analis Kebijakan Ekonomi, adalah bahwa Analis Kebijakan Ekonomi Kewilayahan lebih fokus pada analisis dan implementasi kebijakan ekonomi yang spesifik untuk wilayah tertentu, sedangkan Analis Kebijakan Ekonomi lebih cenderung bekerja di tingkat nasional atau global.