Analis Regulasi Pemerintah

Pekerjaan sebagai analis regulasi pemerintah adalah mempelajari dan menganalisis kebijakan dan peraturan pemerintah yang berlaku.

Tugas utama meliputi mengumpulkan data, menjalankan analisis kebijakan, dan memberikan rekomendasi kebijakan yang mendukung tujuan pemerintah.

Selain itu, pekerjaan ini juga melibatkan mengikuti perkembangan legislatif, berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait, dan menjaga kepatuhan terhadap regulasi pemerintah yang ada.

Apa saya cocok bekerja sebagai Analis regulasi pemerintah?

Profil orang yang cocok untuk tipe pekerjaan Analis Regulasi Pemerintah adalah seorang yang memiliki pemahaman yang mendalam tentang kebijakan dan peraturan pemerintah, serta kemampuan analisis yang kuat dalam menginterpretasi dan menerapkan regulasi tersebut.

Disamping itu, seorang kandidat juga harus memiliki keterampilan riset yang baik, kemampuan berkomunikasi yang efektif, dan dapat bekerja dengan cermat dan teliti dalam mengkaji dampak regulasi terhadap berbagai sektor.

Orang yang tidak cocok dengan pekerjaan ini adalah mereka yang kurang tertarik dengan peraturan pemerintah, sulit memahami kompleksitas hukum, dan tidak memiliki kemampuan analisis yang kuat.

Konsep, ekspektasi dan realita

Miskonsepsi tentang analis regulasi pemerintah adalah bahwa pekerjaannya hanya melibatkan membaca dan menafsirkan aturan dan peraturan. Padahal, mereka juga terlibat dalam proses mengawasi dan mengevaluasi kepatuhan terhadap aturan tersebut, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan.

Ekspektasi umum terhadap analis regulasi pemerintah adalah bahwa mereka memiliki kekuasaan yang cukup besar dalam membuat keputusan kebijakan. Namun, kenyataannya mereka beroperasi dalam kerangka kerja yang telah ditetapkan oleh badan pemerintah yang lebih tinggi.

Perbedaan dengan profesi serupa, seperti pengacara hukum, adalah bahwa analis regulasi pemerintah lebih berfokus pada aspek regulasi agar kepatuhan terhadap peraturan dapat dijamin, sedangkan pengacara hukum lebih berfokus pada mewakili klien dan menyelesaikan masalah hukum secara individual.

Jurusan Kuliah yang Mendukung

Ilmu Hukum (Law)
Ilmu Politik (Political Science)
Administrasi Negara (Public Administration)
Studi Pembangunan (Development Studies)
Studi Kebijakan Publik (Public Policy)
Ekonomi (Economics)
Komunikasi (Communication)
Sosiologi (Sociology)
Hubungan Internasional (International Relations)
Kriminologi (Criminology)

Contoh perusahaan atau institusi yang membutuhkan

Bank Mandiri
Pertamina
Telkom Indonesia
PT PLN (Persero)
Bank Negara Indonesia (BNI)
Garuda Indonesia
PT Astra International Tbk
PT Indosat Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (BRI)
PT Bank Central Asia (BCA)