Pengelola Program Kebijakan Hukum Keluarga Islam Di Lembaga Pemerintah

Pekerjaan ini melibatkan perencanaan, pengorganisasian, dan pemantauan program-program kebijakan hukum keluarga Islam di lembaga pemerintah.

Tugas utama termasuk melakukan riset, pengembangan kebijakan, serta pembentukan peraturan terkait hukum keluarga Islam.

Selain itu, pekerjaan ini juga melibatkan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk ulama, masyarakat, dan lembaga terkait lainnya, untuk memastikan implementasi program-program kebijakan yang efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Apa saya cocok bekerja sebagai Pengelola program kebijakan hukum keluarga Islam di lembaga pemerintah?

Profil orang yang cocok untuk tipe pekerjaan Pengelola Program Kebijakan Hukum Keluarga Islam di lembaga pemerintah adalah seorang yang memiliki pemahaman mendalam mengenai hukum Islam dan kebijakan keluarga, memiliki kemampuan analisis yang baik, serta kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik dan membangun kerjasama dengan stakeholder terkait.

Karena tugasnya yang melibatkan pengelolaan program, seorang kandidat juga harus memiliki kemampuan manajemen proyek yang baik dan mampu bekerja dengan tenggat waktu yang ketat.

Jika kamu tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang hukum keluarga Islam, kurang memiliki kepekaan terhadap masalah sosial yang terkait dengan keluarga, dan tidak memiliki kemampuan diplomasi yang baik, kemungkinan kamu akan tidak cocok dengan pekerjaan ini.

Konsep, ekspektasi dan realita

Ekspektasi: Seorang pengelola program kebijakan hukum keluarga Islam di lembaga pemerintah dianggap akan memiliki kontrol penuh dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan, serta memiliki otoritas mutlak dalam menentukan hukum keluarga Islam. Realita: Seorang pengelola program ini sejatinya bertugas untuk mengkoordinasikan dan memfasilitasi implementasi kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, serta bekerja sama dengan berbagai pihak terkait dalam merancang kebijakan hukum keluarga Islam.

Perbedaan dengan profesi yang mirip: Profesi ini berbeda dengan seorang ulama atau hakim agama dalam hal kewenangannya. Seorang pengelola program kebijakan hukum keluarga Islam lebih fokus pada pengelolaan program dan koordinasi antar lembaga atau instansi terkait, sedangkan ulama atau hakim agama memiliki wewenang dalam memberikan fatwa hukum serta mengadili perkara-perkara keluarga Islam.

Miskonsepsi: Salah satu miskonsepsi yang sering terjadi adalah menganggap seorang pengelola program ini memiliki keputusan unilateral dalam mengubah atau membuat hukum keluarga Islam. Padahal, keputusan yang diambil haruslah sesuai dengan regulasi dan ketentuan yang sudah ada, serta melibatkan berbagai pihak terkait dalam prosesnya.

Jurusan Kuliah yang Mendukung

Hukum Islam
Ilmu Hukum
Hukum Keluarga Islam
Hukum Tata Negara
Kebijakan Publik
Administrasi Negara
Kajian Islam dan Masyarakat
Sosiologi Agama
Psikologi Keluarga
Studi Gender dan Seksualitas

Contoh perusahaan atau institusi yang membutuhkan

Kementerian Agama Republik Indonesia
Badan Pembinaan Hukum Nasional
Badan Pembinaan dan Pengembangan Hukum Islam
Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia
Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia
Badan Kepegawaian Negara
Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Kebijakan Publik
Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak