Editor Kebijakan Publik

Pekerjaan sebagai editor kebijakan publik melibatkan analisis, editing, dan penyuntingan dokumen-dokumen kebijakan publik.

Tugas utama meliputi membaca dan memahami naskah kebijakan publik, melakukan penyuntingan teks untuk meningkatkan kejelasan dan keterbacaan, serta memastikan kesesuaian dengan aturan dan standar yang berlaku.

Selain itu, pekerjaan ini juga melibatkan kolaborasi dengan penulis dan ahli kebijakan untuk memastikan kesinambungan dan keselarasan kebijakan publik yang diusulkan atau diamati.

Apa saya cocok bekerja sebagai Editor kebijakan publik?

Profil orang yang cocok untuk tipe pekerjaan Editor kebijakan publik adalah seorang yang memiliki kemampuan analitis yang tinggi, mampu mengolah informasi yang kompleks, dan memiliki keahlian dalam menyusun dan menyunting teks kebijakan publik.

Kemampuan komunikasi yang baik juga penting, agar dapat berkolaborasi dengan berbagai pihak dan mengkomunikasikan ide-ide kebijakan secara efektif.

Jika kamu tidak memiliki minat dalam kebijakan publik, kurang memahami proses legislatif, dan kurang mampu melakukan analisis kebijakan, kemungkinan kamu tidak cocok dengan pekerjaan sebagai editor kebijakan publik.

Konsep, ekspektasi dan realita

Miskonsepsi tentang editor kebijakan publik adalah ekspektasi bahwa mereka hanya bertanggung jawab untuk mengedit dokumen-dokumen kebijakan. Namun, realitanya, editor kebijakan publik juga harus memiliki pemahaman mendalam tentang isu-isu kebijakan dan kontribusi mereka lebih dari sekadar mengedit.

Terkadang, ada pemahaman salah bahwa editor kebijakan publik hanyalah “jurubicara” pemerintah yang mengubah atau memanipulasi konten kebijakan untuk kepentingan politik. Namun, realitanya, editor kebijakan publik bertugas untuk menyelaraskan dan memperbaiki isi kebijakan agar sesuai dengan tujuan dan nilai-nilai publik.

Perbedaan antara editor kebijakan publik dengan profesi yang mirip, seperti penulis kebijakan, adalah bahwa editor bertanggung jawab untuk meninjau, memeriksa, dan memperbaiki kebijakan yang telah ada, sedangkan penulis kebijakan bertugas untuk merancang dan merumuskan kebijakan yang belum ada.

Jurusan Kuliah yang Mendukung

Studi Kebijakan Publik
Administrasi Publik
Ilmu Politik
Hubungan Internasional
Ilmu Komunikasi
Ekonomi
Hukum
Sosiologi
Antropologi
Jurnalisme dan Komunikasi Massa

Contoh perusahaan atau institusi yang membutuhkan

Kementerian Komunikasi dan Informatika
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kementerian Perhubungan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan (BPKP)
Badan Kepegawaian Negara (BKN)
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)