Investigator Di Lembaga Penegak Hukum

Pekerjaan sebagai investigator di lembaga penegak hukum melibatkan penyelidikan dan pengumpulan bukti untuk mengungkap kejahatan dan pelanggaran hukum.

Tugas utama investigator adalah melakukan survei tempat kejadian, melakukan wawancara dengan saksi dan tersangka, serta mengumpulkan dan menganalisis bukti yang relevan.

Selain itu, investigator juga harus menyusun laporan investigasi yang akan digunakan sebagai dasar untuk proses hukum selanjutnya.

Apa saya cocok bekerja sebagai Investigator di lembaga penegak hukum?

Profil orang yang cocok untuk tipe pekerjaan Investigator di lembaga penegak hukum adalah seorang yang memiliki keahlian analitis yang kuat, keberanian untuk menghadapi situasi yang berpotensi berbahaya, dan kemampuan penyelidikan yang teliti.

Jika kamu adalah seorang yang tidak suka melakukan penyelidikan mendalam, kurang memiliki ketelitian tinggi dalam mengumpulkan bukti, dan tidak memiliki ketekunan dalam mengikuti jejak kejahatan, maka kamu tidak cocok menjadi seorang investigator di lembaga penegak hukum.

Konsep, ekspektasi dan realita

Miskonsepsi tentang profesi Investigator di lembaga penegak hukum adalah bahwa mereka selalu berhasil memecahkan kasus dalam waktu singkat, padahal kenyataannya proses investigasi bisa memakan waktu yang lama dan kompleks.

Ekspektasi terhadap investigator adalah mereka akan selalu aktif menangkap pelaku kejahatan, tetapi realitanya mereka juga harus melakukan banyak kegiatan administratif serta pemantauan terhadap peraturan hukum yang berlaku.

Perbedaan antara profesi Investigator dengan profesi yang mirip seperti detektif adalah investigator bekerja di bawah lembaga penegak hukum seperti kepolisian atau kejaksaan sementara detektif biasanya bekerja sebagai swasta.

Jurusan Kuliah yang Mendukung

Hukum
Kriminologi
Kepolisian
Kejaksaan
Forensik
Psikologi
Ilmu Keperdataan
Ilmu Komunikasi
Teknik Informatika
Ilmu Forensik Digital

Contoh perusahaan atau institusi yang membutuhkan

Kepolisian Republik Indonesia (POLRI)
Kejaksaan Agung Republik Indonesia
Badan Narkotika Nasional (BNN)
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC)
Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri
Badan Intelijen Negara (BIN)
Satuan Tugas Tinombala
Direktorat Jenderal Pajak (DJP)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Badan Pusat Statistik (BPS)