Karyawan Di Kementerian/Lembaga Yang

mengelola program pemerintah dalam bidang keuangan dan anggaran.

Tugas utamanya meliputi penyusunan anggaran, pemantauan pengeluaran, dan evaluasi program keuangan.

Dalam pekerjaan ini, karyawan juga akan terlibat dalam rapat dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait untuk memastikan implementasi program yang efektif dan efisien.

Apa saya cocok bekerja sebagai Karyawan di Kementerian/Lembaga yang?

memiliki perfilman di bidang hukum atau kebijakan publik, serta memiliki pengetahuan yang mendalam tentang sistem pemerintahan akan cocok dengan pekerjaan di Kementerian/Lembaga.

Mereka juga harus memiliki kemampuan analitis yang baik, mampu bekerja dalam tim, serta memiliki kepedulian sosial yang tinggi untuk dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan kebijakan publik.

tidak memiliki minat atau antusiasme terhadap pelayanan masyarakat serta kurang memiliki komitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan, tidak cocok dengan pekerjaan ini.

Konsep, ekspektasi dan realita

Miskonsepsi tentang profesi karyawan di Kementerian/Lembaga adalah bahwa mereka hanya bekerja setiap hari dari pukul 9 pagi hingga 5 sore tanpa tekanan atau tanggung jawab yang besar. Namun, realitanya adalah bahwa pekerjaan mereka seringkali melibatkan jadwal yang fleksibel, tuntutan tambahan di luar waktu kerja, dan tanggung jawab yang signifikan terhadap kebijakan dan pelayanan publik.

Perbedaan dengan profesi yang mirip, seperti karyawan di sektor swasta atau perusahaan, adalah bahwa karyawan di Kementerian/Lembaga umumnya lebih fokus pada tugas-tugas yang bersifat administratif dan pelayanan publik, dibandingkan dengan mencari keuntungan atau mencapai target penjualan tertentu. Mereka lebih condong kepada pembuatan dan implementasi kebijakan serta menyelesaikan permasalahan masyarakat.

Salah satu ekspektasi yang seringkali tidak akurat tentang karyawan di Kementerian/Lembaga adalah bahwa mereka memiliki kekuasaan besar dalam mengambil keputusan dan mengubah kebijakan pemerintah. Namun, realitanya adalah bahwa keputusan biasanya dibuat secara kolektif melalui proses politik dan administratif yang rumit, melibatkan berbagai aktor dan pemangku kepentingan yang berbeda.

Jurusan Kuliah yang Mendukung

Ilmu Administrasi Negara
Ilmu Hubungan Internasional
Ilmu Komunikasi
Hukum Tata Negara
Manajemen Pemerintahan
Keuangan Negara
Ilmu Pemerintahan
Manajemen Kepegawaian Negara
Studi Kebijakan Publik
Sosiologi Politik

Contoh perusahaan atau institusi yang membutuhkan

bekerja sama dengan pemerintah:
PLN (Perusahaan Listrik Negara)
Pertamina
Telkom Indonesia
Bank Mandiri
Garuda Indonesia
Bank Rakyat Indonesia (BRI)
Perusahaan Gas Negara (PGN)
Bank Negara Indonesia (BNI)
Krakatau Steel
Pupuk Indonesia