Tugas kepala badan pembangunan wilayah dan pedesaan di pemerintahan daerah meliputi perencanaan, pengawasan, dan pelaksanaan kegiatan pembangunan wilayah dan pedesaan.
Pekerjaan ini juga melibatkan koordinasi dengan instansi terkait, seperti dinas terkait, masyarakat, dan pihak swasta untuk mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan.
Selain itu, kepala badan ini juga bertanggung jawab dalam merumuskan kebijakan pembangunan wilayah dan pedesaan yang berkelanjutan serta memastikan anggaran yang tersedia dalam melaksanakan kegiatan pembangunan tersebut.
Profil orang yang cocok untuk tipe pekerjaan Kepala Badan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan di pemerintahan daerah adalah seorang yang memiliki pengetahuan dan pengalaman yang luas dalam bidang perencanaan pembangunan wilayah dan pedesaan, serta memiliki kemampuan kepemimpinan yang baik dalam mengkoordinasikan berbagai program dan proyek pembangunan.
Kemampuan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan berbagai pihak terkait, seperti masyarakat, instansi pemerintah, dan lembaga swasta, juga menjadi kualitas yang harus dimiliki oleh seorang kandidat untuk pekerjaan ini.
Jika kamu tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang pembangunan wilayah dan pedesaan, tidak memiliki kemampuan kepemimpinan yang kuat, dan tidak mampu berkomunikasi dengan efektif, kemungkinan kamu tidak cocok dengan jabatan sebagai Kepala Badan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan di pemerintahan daerah.
Miskonsepsi tentang profesi Kepala Badan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan di pemerintahan daerah adalah bahwa mereka hanya bertugas membangun infrastruktur fisik seperti jalan dan jembatan. Namun, dalam realita sehari-hari, tugas mereka lebih luas dan melibatkan perencanaan strategis, pengembangan pemukiman, dan pengelolaan sumber daya alam di wilayah tersebut.
Ekspektasi yang salah adalah bahwa Kepala Badan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan memiliki kekuasaan penuh dalam pengambilan keputusan. Namun, realitanya mereka harus bekerja secara kolaboratif dengan berbagai pihak terkait seperti masyarakat lokal, lembaga pemangku kepentingan, dan anggota pemerintah daerah lainnya.
Perbedaan dengan profesi yang mirip, misalnya Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, adalah bahwa Kepala Badan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan memiliki fokus yang lebih luas. Mereka tidak hanya bertanggung jawab untuk membangun fisik infrastruktur, tetapi juga merencanakan pengembangan wilayah dan memperhatikan kebutuhan masyarakat pedesaan.