Kepala Bagian Ekonomi Di Lembaga Pemerintahan

Pekerjaan sebagai Kepala Bagian Ekonomi di lembaga pemerintahan adalah mengawasi dan mengelola kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan kebijakan dan program pemerintah.

Tugas utama meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan evaluasi kebijakan ekonomi serta pelaksanaan kegiatan yang menunjang pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, pekerjaan ini juga melibatkan koordinasi dengan berbagai bagian dan lembaga terkait baik di dalam maupun di luar pemerintahan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Apa saya cocok bekerja sebagai Kepala bagian ekonomi di lembaga pemerintahan?

Profil orang yang cocok untuk menjadi Kepala Bagian Ekonomi di lembaga pemerintahan adalah seseorang yang memiliki pengetahuan yang mendalam dalam bidang ekonomi, memiliki kemampuan analisis yang kuat untuk mengambil keputusan strategis, serta memiliki kepemimpinan yang baik untuk mengelola tim dengan efektif.

Dalam pekerjaan ini, seseorang juga harus memiliki pemahaman yang baik tentang kebijakan ekonomi dan perkembangan terkini dalam dunia ekonomi, serta memiliki kemampuan komunikasi yang baik untuk berinteraksi dengan berbagai pihak terkait.

Jika kamu bukanlah seseorang yang memiliki pemahaman mendalam tentang ekonomi, tidak sensitif terhadap kebijakan ekonomi, dan tidak tertarik dengan analisis data ekonomi, kemungkinan kamu tidak cocok dengan pekerjaan ini.

Konsep, ekspektasi dan realita

Miskonsepsi tentang kepala bagian ekonomi di lembaga pemerintahan adalah anggapan bahwa mereka hanya bertanggung jawab untuk membuat kebijakan tanpa perlu mempertimbangkan faktor politik dan sosial yang kompleks dalam pengambilan keputusan.

Ekspektasi terhadap kepala bagian ekonomi di lembaga pemerintahan seringkali diharapkan dapat secara instan memperbaiki kondisi ekonomi negara, padahal realitanya pengaruh mereka terbatas dan perubahan ekonomi memerlukan waktu yang lebih lama.

Perbedaan dengan profesi yang mirip, seperti ekonomi di sektor swasta, adalah kepala bagian ekonomi di lembaga pemerintahan seringkali harus menghadapi tantangan politik dan birokrasi yang berbeda, sehingga mempengaruhi cara mereka beroperasi dan membuat keputusan.

Jurusan Kuliah yang Mendukung

Ekonomi Pembangunan
Ekonomi Syariah
Ekonomi Publik
Manajemen Pemerintahan
Administrasi Publik
Ilmu Ekonomi
Keuangan Negara
Akuntansi Keuangan Sektor Publik
Kebijakan Publik
Ilmu Politik

Contoh perusahaan atau institusi yang membutuhkan

Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS)
Bank Indonesia
Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (OJK)
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank)
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)
Badan Kepegawaian Negara (BKN)
Badan Pengatur dan Pengawas Pasar Modal (Bapepam)
Perbankan BUMN seperti Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BTN
Perusahaan BUMN sektor keuangan seperti Asuransi Jiwasraya, Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI), dan Pegadaian.