Pengelola Program Administrasi Pemerintahan

Melibatkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program-program administrasi yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat.

Bertanggung jawab dalam mengelola anggaran, merancang kebijakan administrasi, serta memastikan penggunaan sumber daya dengan efisien dan efektif.

Selain itu, pekerjaan ini juga melibatkan koordinasi dan komunikasi dengan berbagai pihak terkait, seperti instansi pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.

Apa saya cocok bekerja sebagai Pengelola program administrasi pemerintahan?

Seorang yang cocok untuk tipe pekerjaan sebagai pengelola program administrasi pemerintahan adalah individu yang memiliki pemahaman mendalam tentang kebijakan publik, mampu mengelola anggaran dengan efisien, dan memiliki kemampuan analisis yang kuat.

Kemampuan untuk bekerja sama dengan berbagai pihak dan memiliki kepemimpinan yang baik juga diperlukan dalam peran ini.

Jika kamu adalah seorang yang tidak memiliki ketekunan tinggi, tidak teliti dalam mengelola data dan dokumen, serta tidak mampu menghadapi banyak tugas sekaligus, kemungkinan kamu akan tidak cocok dengan pekerjaan sebagai pengelola program administrasi pemerintahan.

Konsep, ekspektasi dan realita

Ekspektasi tentang profesi Pengelola program administrasi pemerintahan adalah hanya bertugas mengurus administrasi, padahal sebenarnya mereka juga bertanggung jawab dalam merancang dan mengimplementasikan program-program pemerintah.

Realita profesi Pengelola program administrasi pemerintahan mencakup banyak tanggung jawab, seperti mengkoordinasikan dengan berbagai pihak, melakukan analisis kebijakan, dan mengawasi pelaksanaan program.

Perbedaan dengan profesi yang mirip, seperti Sekretaris atau Administrasi Kepegawaian, adalah pada ruang lingkup tugas yang lebih luas dan involvemen yang lebih aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan program-program pemerintah.

Jurusan Kuliah yang Mendukung

Administrasi Publik
Ilmu Politik
Hubungan Internasional
Hukum Administrasi Negara
Manajemen Publik
Kebijakan Publik
Studi Pembangunan
Ekonomi Pembangunan
Sosiologi
Komunikasi Publik

Contoh perusahaan atau institusi yang membutuhkan

Kementerian Dalam Negeri
Badan Kepegawaian Negara
Pemerintah Provinsi
Pemerintah Kota/Kabupaten
Lembaga Administrasi Negara
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
Badan Pusat Statistik
Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
Badan Keuangan Daerah