Kepala Bagian Perencanaan Dan Pengembangan Kebijakan Nasional

Pekerjaan sebagai kepala bagian perencanaan dan pengembangan kebijakan nasional adalah bertanggung jawab dalam merumuskan rencana dan strategi kebijakan nasional.

Tugas utama mencakup analisis kebutuhan dan permasalahan nasional, pengumpulan data dan informasi terkait, serta mengidentifikasi solusi dan rekomendasi kebijakan yang tepat.

Selain itu, pekerjaan ini juga melibatkan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak terkait, baik internal maupun eksternal, untuk memastikan implementasi kebijakan yang efektif dan tepat sasaran.

Apa saya cocok bekerja sebagai Kepala bagian perencanaan dan pengembangan kebijakan nasional?

Profil orang yang cocok untuk tipe pekerjaan sebagai Kepala Bagian Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Nasional adalah seseorang yang memiliki kemampuan analitis yang tinggi, memiliki pengetahuan mendalam tentang perencanaan kebijakan publik, serta mampu berpikir strategis dalam mengembangkan kebijakan nasional.

Selain itu, orang yang cocok juga harus memiliki kemampuan kepemimpinan yang kuat dalam memimpin tim, serta mampu berkomunikasi dengan baik dengan berbagai pihak terkait untuk mencapai tujuan perencanaan dan pengembangan kebijakan nasional.

Jika kamu tidak memiliki kemampuan analitis yang baik dan kurang mampu berpikir strategis, kamu tidak cocok untuk menjadi kepala bagian perencanaan dan pengembangan kebijakan nasional.

Konsep, ekspektasi dan realita

Miskonsepsi tentang kepala bagian perencanaan dan pengembangan kebijakan nasional adalah bahwa pekerjaannya hanya berfokus pada perencanaan, tanpa mempertimbangkan aspek pengembangan dan implementasi kebijakan yang sebenarnya.

Ekspektasi terhadap kepala bagian perencanaan dan pengembangan kebijakan nasional seringkali menggambarkan mereka sebagai orang yang memiliki otoritas mutlak dalam pembuatan kebijakan, padahal kenyataannya keputusan tetap melibatkan banyak pihak dan proses panjang.

Perbedaan dengan profesinya yang mirip, seperti kepala bagian perencanaan dan pengembangan kebijakan di tingkat regional atau lokal, terletak pada jangkauan kerjanya yang lebih luas dan fokusnya pada kebijakan nasional yang bersifat mendukung pemerintah pusat.

Jurusan Kuliah yang Mendukung

Ilmu Politik
Hubungan Internasional
Kebijakan Publik
Ekonomi Pembangunan
Studi Pembangunan
Hukum Tata Negara
Administrasi Publik
Sosiologi
Ekonomi Internasional
Manajemen Sumber Daya Manusia

Contoh perusahaan atau institusi yang membutuhkan

PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)
PT Pertamina (Persero)
PT PLN (Persero)
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Astra International Tbk
PT Unilever Indonesia Tbk
PT Indofood Sukses Makmur Tbk
PT HM Sampoerna Tbk
PT Bank Central Asia Tbk