Kepala Bagian Rencana Tata Ruang Di Badan Pemerintahan

Bekerja sebagai Kepala Bagian Rencana Tata Ruang di badan pemerintahan merupakan pekerjaan yang bertanggung jawab mengkoordinasikan dan mengawasi perencanaan pengembangan suatu wilayah.

Tugas utama meliputi penyusunan rencana tata ruang, evaluasi perencanaan infrastruktur, serta mengawasi implementasi kebijakan tata ruang yang sudah ditetapkan.

Selain itu, pekerjaan ini juga melibatkan kolaborasi dengan berbagai pihak terkait seperti tim perencana, masyarakat setempat, dan pihak eksternal lainnya untuk memastikan rencana tata ruang dapat mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi semua pihak.

Apa saya cocok bekerja sebagai Kepala bagian rencana tata ruang di badan pemerintahan?

Profil orang yang cocok untuk tipe pekerjaan sebagai Kepala bagian rencana tata ruang di badan pemerintahan adalah seseorang yang memiliki pengetahuan yang mendalam dalam perencanaan tata ruang dan kebijakan, serta memiliki kemampuan analitis yang kuat dalam menganalisis data dan merumuskan strategi rencana tata ruang yang efektif. Selain itu, seorang kandidat juga harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan dapat bekerja dengan stakeholder yang beragam untuk mencapai kesepakatan dalam pelaksanaan rencana tata ruang.

Kamu tidak cocok dengan pekerjaan ini jika kamu tidak memiliki pengetahuan yang mendalam tentang perencanaan tata ruang, tidak memiliki kemampuan analisis yang baik, dan tidak dapat bekerja sama dalam tim.

Konsep, ekspektasi dan realita

Miskonsepsi tentang kepala bagian rencana tata ruang di badan pemerintahan adalah bahwa tugasnya hanya berkaitan dengan perencanaan fisik tanpa mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Ekspektasi salah satu miskonsepsi adalah bahwa kepala bagian rencana tata ruang memiliki kekuasaan mutlak dalam mengambil keputusan tanpa melibatkan pihak terkait.

Perbedaan dengan profesi yang mirip, seperti arsitek atau planner kota, adalah bahwa kepala bagian rencana tata ruang di badan pemerintahan memiliki tanggung jawab lebih besar dalam mengkoordinasikan kebijakan dan regulasi pemerintah.

Jurusan Kuliah yang Mendukung

Perencanaan Wilayah dan Kota
Arsitektur
Teknik Sipil
Geografi
Ilmu Lingkungan
Studi Perencanaan dan Pengembangan Wilayah
Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan
Studi Pembangunan Wilayah dan Perkotaan
Administrasi Publik
Politik dan Pemerintahan

Contoh perusahaan atau institusi yang membutuhkan

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR)
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)
Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal)
Badan Kepegawaian Negara (BKN)
Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten)
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
Badan Pengatur dan Pengawas Usaha Perseroan Terbatas (BPPUPT)
Dinas Tata Ruang dan Permukiman (Distarkim)
Badan Pengelola Industri dan Jasa Penunjang Tertentu (BP2I)