Kepala Bidang Hukum Di Instansi Pemerintah

Tugas kepala bidang hukum di instansi pemerintah adalah memastikan kepatuhan terhadap hukum dalam semua kegiatan instansi tersebut.

Selain itu, kepala bidang hukum juga bertanggung jawab dalam memberikan nasihat hukum kepada pimpinan instansi serta membantu dalam penyusunan kebijakan yang memegang teguh prinsip keadilan dan keberlanjutan.

Pekerjaan ini juga melibatkan koordinasi dengan pihak terkait, seperti pengacara, untuk menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi oleh instansi pemerintah tersebut.

Apa saya cocok bekerja sebagai Kepala bidang hukum di instansi pemerintah?

Profil orang yang cocok untuk pekerjaan Kepala Bidang Hukum di instansi pemerintah adalah seseorang yang memiliki pemahaman mendalam tentang sistem hukum, memiliki keahlian dalam analisis hukum dan pengambilan keputusan, dan memiliki kemampuan kepemimpinan yang kuat dalam mengarahkan tim.

Tugas-tugas kepala bidang hukum di instansi pemerintah membutuhkan seseorang yang dapat bekerja dengan efektif dalam lingkungan yang kompleks dan dinamis, memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi, serta mampu berkomunikasi dengan baik dengan pihak internal dan eksternal.

Seseorang yang tidak memiliki pengetahuan yang mendalam tentang hukum, tidak memiliki kemampuan analisis yang baik, dan tidak memiliki kemampuan strategi dalam menghadapi kasus hukum, kemungkinan tidak cocok menjadi kepala bidang hukum di instansi pemerintah.

Konsep, ekspektasi dan realita

Ekspektasi: Kepala bidang hukum di instansi pemerintah dianggap memiliki kekuasaan besar dalam mengambil keputusan hukum.

Realita: Sebenarnya, keputusan hukum sering kali melibatkan banyak pihak dan proses yang kompleks, di mana Kepala bidang hukum bertanggung jawab untuk memberikan saran hukum kepada pimpinan dan menyusun kebijakan hukum.

Ekspektasi: Kepala bidang hukum dianggap hanya bertugas menangani kasus-kasus hukum yang muncul di instansi pemerintah.

Realita: Selain menangani kasus-kasus hukum, Kepala bidang hukum juga berkewajiban untuk memberikan pelatihan hukum kepada pegawai, melakukan audit hukum, dan mengelola perjanjian hukum dengan pihak eksternal.

Perbedaan: Perbedaan antara Kepala bidang hukum dengan profesi serupa seperti Pengacara atau Hakim terletak pada lingkup kerjanya. Kepala bidang hukum berfokus pada aspek hukum di instansi pemerintah secara keseluruhan, sedangkan Pengacara dan Hakim lebih terlibat dalam proses peradilan dan pemberian keputusan hukum secara individu.

Jurusan Kuliah yang Mendukung

Hukum Administrasi Negara
Hukum Tata Negara
Hukum Pidana
Hukum Administrasi Publik
Hukum Perdata
Hukum Internasional
Hukum Perusahaan
Hukum Ketenagakerjaan
Hukum Lingkungan
Hukum Kepailitan dan PKPU

Contoh perusahaan atau institusi yang membutuhkan

PT Pertamina (Persero)
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
PT PLN (Persero)
PT Angkasa Pura II (Persero)
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Central Asia (Persero) Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk