Ahli Kebijakan Di Lembaga Pemerintah Terkait

Ahli kebijakan di lembaga pemerintah terkait bertugas untuk menganalisis dan membuat rekomendasi kebijakan yang berkaitan dengan sektor tertentu.

Mereka melakukan penelitian mendalam tentang masalah yang dihadapi sektor tersebut, serta menganalisis efek dari kebijakan yang telah ada.

Selain itu, mereka juga berpartisipasi dalam proses perumusan kebijakan, termasuk mengadakan konsultasi dengan pemangku kepentingan dan memantau implementasi kebijakan yang telah ditetapkan.

Apa saya cocok bekerja sebagai Ahli kebijakan di lembaga pemerintah terkait?

Profil orang yang cocok untuk tipe pekerjaan Ahli kebijakan di lembaga pemerintah terkait adalah seseorang yang memiliki pemahaman yang mendalam tentang kebijakan publik, memiliki kemampuan analisis yang baik, dan mampu berkomunikasi dengan jelas dan persuasif.

Sebagai ahli kebijakan, individu harus memiliki keterampilan dalam merumuskan kebijakan yang efektif, melakukan penelitian yang komprehensif, dan bekerja sama dengan pihak terkait untuk menerapkan kebijakan yang berhasil.

Jika kamu tidak tertarik dengan analisis kebijakan, kurang bersemangat dalam proses pengambilan keputusan, dan tidak memiliki keinginan untuk berkontribusi dalam pengembangan kebijakan publik, maka pekerjaan sebagai ahli kebijakan di lembaga pemerintah terkait mungkin tidak cocok untukmu.

Konsep, ekspektasi dan realita

Miskonsepsi tentang profesi ahli kebijakan di lembaga pemerintah adalah bahwa pekerjaannya hanya berkutat pada teori dan tidak memiliki dampak nyata. Padahal, seorang ahli kebijakan harus mampu mengimplementasikan kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat.

Ekspektasi terhadap ahli kebijakan seringkali adalah memiliki kekuasaan dan pengaruh yang besar dalam pembuatan kebijakan, namun realitanya mereka harus bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan dengan pendekatan yang kooperatif.

Perbedaan antara profesi ahli kebijakan dengan profesi yang mirip, seperti analis kebijakan, terletak pada peran mereka dalam proses pengambilan keputusan. Ahli kebijakan lebih fokus pada penentuan kebijakan dan evaluasi dampaknya, sedangkan analis kebijakan lebih berperan dalam pembuatan laporan dan analisis kebijakan yang menjadi dasar bagi ahli kebijakan.

Jurusan Kuliah yang Mendukung

Ilmu Politik
Studi Pembangunan (Development Studies)
Administrasi Publik
Hukum (terutama Hukum Tata Negara atau Hukum Administrasi Negara)
Keuangan Negara
Sosiologi
Hubungan Internasional
Ekonomi
Komunikasi Politik
Manajemen Sumber Daya Manusia (terkait dengan aspek kebijakan kepegawaian di sektor publik)

Contoh perusahaan atau institusi yang membutuhkan

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)
Lembaga Administrasi Negara (LAN)
Ombudsman Republik Indonesia
Kementerian Dalam Negeri
Kementerian Keuangan
Badan Kepegawaian Negara (BKN)
Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN)
Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas)
Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF)