Kepala Biro Legislasi

Pekerjaan sebagai Kepala Biro Legislasi melibatkan pengelolaan dan pemantauan kegiatan legislasi dari awal hingga akhir.

Tugas utama meliputi menyusun dan mengawasi pembuatan undang-undang serta peraturan perundang-undangan lainnya.

Selain itu, pekerjaan ini juga melibatkan koordinasi dengan berbagai pihak terkait, seperti anggota parlemen, pakar hukum, dan masyarakat sipil, untuk memastikan keberhasilan dan keberlanjutan dari proses legislasi.

Apa saya cocok bekerja sebagai Kepala Biro Legislasi?

Seorang yang cocok untuk menjadi Kepala Biro Legislasi adalah seseorang yang memiliki pemahaman yang mendalam tentang sistem legislatif, memiliki keahlian dalam analisis kebijakan, dan memiliki kemampuan kepemimpinan yang kuat untuk mengelola tim yang besar.

Dalam posisi ini, individu tersebut juga harus memiliki kepekaan terhadap perubahan politik dan mampu berkomunikasi dengan efektif dengan berbagai pihak termasuk anggota parlemen dan stakeholder kebijakan publik.

Jika kamu tidak tertarik dan tidak memahami hukum dan proses legislatif, kamu tidak cocok menjadi Kepala Biro Legislasi.

Konsep, ekspektasi dan realita

Miskonsepsi tentang profesi Kepala Biro Legislasi adalah bahwa mereka hanya bertanggung jawab untuk menulis dan menyusun undang-undang. Padahal, mereka juga harus melakukan penelitian, analisis, dan koordinasi dengan berbagai pihak terkait.

Ekspektasi umum terhadap Kepala Biro Legislasi adalah bahwa mereka memiliki kekuatan untuk mengubah undang-undang sesuai dengan keinginan politik. Namun, realitanya, mereka lebih berperan dalam memberikan saran teknis terkait pembuatan undang-undang agar sesuai dengan ketentuan hukum dan kepentingan masyarakat.

Perbedaan dengan profesi serupa seperti anggota parlemen adalah bahwa Kepala Biro Legislasi lebih fokus pada aspek persiapan dan analisis untuk pembuatan undang-undang, sedangkan anggota parlemen bertanggung jawab untuk mengajukan, membahas, dan memberikan suara pada undang-undang di lembaga legislatif.

Jurusan Kuliah yang Mendukung

Hukum
Ilmu Politik
Administrasi Publik
Hubungan Internasional
Ekonomi
Komunikasi Politik
Sosiologi
Keuangan
Studi Kebijakan Publik
Manajemen Publik

Contoh perusahaan atau institusi yang membutuhkan

PT Pertamina (Persero)
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
PT PLN (Persero)
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Astra International Tbk
PT Indofood Sukses Makmur Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Unilever Indonesia Tbk
PT Bank Central Asia Tbk