Ahli Hukum Dan Legislasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan

Ahli hukum dan legislasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan bertanggung jawab dalam mengkaji dan mengembangkan hukum terkait dengan sis

Apa saya cocok bekerja sebagai Ahli hukum dan legislasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan?

Profil orang yang cocok untuk menjadi ahli hukum dan legislasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah mereka yang memiliki pengetahuan mendalam dalam bidang hukum dan legislasi, serta pemahaman yang kuat mengenai nilai-nilai Pancasila dan tugas-tugas sebagai warga negara.

Mereka juga harus memiliki kemampuan analitis yang baik, dapat berpikir kritis, dan mampu menyusun kebijakan dengan baik demi meningkatkan pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

Jika kamu kurang tertarik dengan hukum dan legislasi, serta tidak memiliki minat dalam bidang pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, maka kamu tidak cocok dengan pekerjaan ini.

Konsep, ekspektasi dan realita

Miskonsepsi tentang profesi Ahli Hukum dan Legislasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah bahwa mereka hanya mengajar dan menguasai satu mata pelajaran yang terkait dengan hukum, sedangkan sebenarnya mereka mendalami berbagai aspek hukum yang berkaitan dengan pendidikan dan kewarganegaraan.

Ekspektasi yang salah tentang profesi ini adalah bahwa mereka hanya bertindak sebagai guru biasa, padahal mereka juga memiliki peran sebagai peneliti, konsultan hukum, serta pembuat dan pengawas kebijakan di bidang pendidikan dan kewarganegaraan.

Perbedaan dengan profesi yang mirip, seperti pengacara atau dosen hukum, adalah bahwa Ahli Hukum dan Legislasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan memiliki fokus yang lebih khusus pada bidang hukum yang terkait dengan pendidikan dan kewarganegaraan, serta mempertimbangkan nilai-nilai Pancasila dalam pelaksanaan tugas mereka.

Jurusan Kuliah yang Mendukung

Hukum
Ilmu Politik
Ilmu Pendidikan
Sosiologi
Sejarah
Studi Kebijakan Publik
Administrasi Negara
Manajemen Pendidikan
Komunikasi Politik
Antropologi

Contoh perusahaan atau institusi yang membutuhkan

Kantor Hukum Teras Pratama
PT Sinar Maju Abadi (perusahaan konstruksi)
Bank ABC Indonesia
Asuransi XYZ Indonesia
PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk
PT Pertamina (Persero)
PT Adaro Energy Tbk (perusahaan pertambangan batu bara)
PT Astra International Tbk
PT Unilever Indonesia Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk