Kepala Biro Pendidikan Kewarganegaraan Di Kementerian/Lembaga

Pekerjaan sebagai Kepala Biro Pendidikan Kewarganegaraan di Kementerian/Lembaga mencakup pengelolaan dan pengembangan program pendidikan kewarganegaraan.

Tugas utama meliputi merancang kurikulum, mengawasi pelaksanaan program, dan melakukan evaluasi terhadap efektivitas program pendidikan kewarganegaraan.

Selain itu, pekerjaan ini juga melibatkan koordinasi dengan berbagai pihak terkait, seperti sekolah, universitas, dan lembaga pendidikan lainnya, serta berkomunikasi dengan masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang nilai-nilai kewarganegaraan.

Apa saya cocok bekerja sebagai Kepala Biro Pendidikan Kewarganegaraan di Kementerian/Lembaga?

Profil orang yang cocok untuk tipe pekerjaan Kepala Biro Pendidikan Kewarganegaraan di Kementerian/Lembaga adalah seorang yang memiliki pemahaman yang mendalam tentang politik dan kebijakan publik, memiliki kemampuan kepemimpinan yang kuat, dan mampu mengelola sumber daya manusia dengan baik.

Orang yang tidak cocok dengan posisi Kepala Biro Pendidikan Kewarganegaraan adalah mereka yang minim pengetahuan mengenai pendidikan kewarganegaraan dan kurang memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan berbagai pihak terkait.

Konsep, ekspektasi dan realita

Miskonsepsi tentang profesi Kepala Biro Pendidikan Kewarganegaraan adalah bahwa mereka hanya bekerja untuk merancang kurikulum dan mengajar materi kewarganegaraan. Namun, realitasnya adalah bahwa mereka juga bertanggung jawab untuk mengawasi program-program pendidikan kewarganegaraan di berbagai tingkat pendidikan dan melakukan evaluasi terhadap implementasinya.

Miskonsepsi lainnya adalah menganggap Kepala Biro Pendidikan Kewarganegaraan hanya bekerja di ruang lingkup Kementerian/Lembaga saja. Padahal, mereka juga berkolaborasi dengan lembaga-lembaga pendidikan, guru, dan komunitas dalam mempromosikan nilai-nilai kewarganegaraan.

Perbedaan dengan profesi yang mirip, seperti guru Pendidikan Kewarganegaraan, adalah bahwa Kepala Biro Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran yang lebih strategis dan kebijakan. Mereka harus mampu merancang program-program nasional yang memberikan efek positif bagi pendidikan kewarganegaraan di seluruh negara, sementara guru Pendidikan Kewarganegaraan lebih fokus pada pengajaran dan pendampingan langsung kepada siswa.

Jurusan Kuliah yang Mendukung

Pendidikan Kewarganegaraan
Ilmu Politik
Hukum
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Komunikasi Politik
Studi Pembangunan
Administrasi Publik
Sosiologi
Hubungan Internasional
Manajemen Pendidikan

Contoh perusahaan atau institusi yang membutuhkan

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Kementerian Dalam Negeri
Kementerian Luar Negeri
Kementerian Agama
Kementerian Pertahanan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Badan Kepegawaian Negara
Badan Intelijen Negara
Lembaga Administrasi Negara
Lembaga Ketahanan Nasional