Kepala Divisi Kedokteran Gigi Di Lembaga Pemerintahan

Pekerjaan sebagai Kepala divisi kedokteran gigi di lembaga pemerintahan melibatkan manajemen dan pengawasan kegiatan pelayanan kesehatan gigi.

Tugas utama mencakup perencanaan, koordinasi, dan evaluasi program pelayanan kesehatan gigi serta pengawasan terhadap tim dokter gigi yang bekerja di lembaga tersebut.

Selain itu, pekerjaan ini juga melibatkan kerjasama dengan instansi terkait dan penyusunan kebijakan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan gigi dalam masyarakat.

Apa saya cocok bekerja sebagai Kepala divisi kedokteran gigi di lembaga pemerintahan?

Seorang kepala divisi kedokteran gigi di lembaga pemerintahan sebaiknya memiliki pengalaman dan pemahaman yang luas dalam bidang kedokteran gigi, serta mampu memimpin tim dengan efektif dan mengelola program-program kesehatan gigi dengan baik.

Selain itu, seorang kandidat yang cocok juga harus memiliki keterampilan manajemen yang kuat dan kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik dengan berbagai pihak terkait, termasuk dokter gigi, staf, dan pihak eksternal.

Jika kamu merupakan orang yang tidak memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman dalam bidang kedokteran gigi, maka kamu tidak cocok dengan pekerjaan ini.

Konsep, ekspektasi dan realita

Miskonsepsi: Sebagai Kepala Divisi Kedokteran Gigi di lembaga pemerintahan, dianggap hanya harus mengurus administrasi dan tidak terlibat dalam praktik klinis.

Realita: Sebenarnya, Kepala Divisi Kedokteran Gigi di lembaga pemerintahan memiliki tanggung jawab untuk mengawasi, mengkoordinasi, dan mengembangkan kegiatan kesehatan gigi di wilayah kerjanya.

Perbedaan dengan profesi yang mirip: Perbedaan dengan dokter gigi umum adalah Kepala Divisi Kedokteran Gigi berfokus pada manajemen dan kebijakan kesehatan gigi di tingkat lembaga pemerintahan, sedangkan dokter gigi umum lebih berfokus pada praktik klinis langsung dengan pasien.

Jurusan Kuliah yang Mendukung

Kedokteran Gigi
Kesehatan Masyarakat
Kebijakan Kesehatan
Manajemen Kesehatan
Administrasi Publik
Keperawatan
Ilmu Kesehatan Masyarakat
Keuangan Publik
Manajemen Rumah Sakit
Sosiologi Kesehatan

Contoh perusahaan atau institusi yang membutuhkan

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan)
Rumah Sakit Pusat Otak Nasional (RS PON)
Rumah Sakit Kanker Dharmais
Pusat Penelitian dan Pengembangan Farmasi dan Obat Tradisional (Puslitbang FOT)
Pusat Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan (Puslitbang BTK)
Rumah Sakit Gigi dan Mulut Nasional (RSGMN)
Puskesmas dan Dinas Kesehatan di berbagai daerah
Lembaga Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Litbangkes)