Penyusun Kebijakan Farmasi Di Pemerintahan

Sebagai penyusun kebijakan farmasi di pemerintahan, tanggung jawab utama saya adalah untuk merencanakan dan mengembangkan kebijakan yang berkaitan dengan sektor farmasi.

Hal ini meliputi analisis dan evaluasi kebutuhan masyarakat terkait obat dan pengobatan, serta merumuskan strategi untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas obat.

Saya juga bertanggung jawab dalam melakukan koordinasi dengan pihak terkait, seperti perusahaan farmasi, lembaga penelitian, dan masyarakat, untuk memastikan implementasi kebijakan farmasi berjalan lancar.

Apa saya cocok bekerja sebagai Penyusun kebijakan farmasi di pemerintahan?

Profil orang yang cocok untuk pekerjaan sebagai penyusun kebijakan farmasi di pemerintahan adalah seseorang yang memiliki latar belakang pendidikan di bidang farmasi, pemahaman yang mendalam tentang sistem kesehatan, dan kemampuan analisis kebijakan yang kuat.

Dalam posisi ini, seorang kandidat harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik, kemampuan berpikir kritis, dan mampu berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan di sektor farmasi untuk mengembangkan kebijakan yang efektif dan berkelanjutan.

Jika kamu tidak tertarik dengan ilmu farmasi, kurang memiliki pemahaman tentang kebijakan publik, dan kurang mampu menganalisis data dan informasi yang kompleks, kemungkinan kamu akan tidak cocok dengan pekerjaan ini.

Konsep, ekspektasi dan realita

Miskonsepsi tentang profesi penyusun kebijakan farmasi di pemerintahan adalah bahwa mereka hanya bertugas untuk menulis dan merumuskan kebijakan-kebijakan tanpa mempertimbangkan implementasinya secara praktis.

Ekspektasi yang seringkali muncul adalah bahwa penyusun kebijakan farmasi akan dapat secara instan menghasilkan perubahan besar dalam sistem kesehatan, padahal proses pengambilan kebijakan membutuhkan waktu yang panjang dan banyak pihak yang terlibat.

Perbedaan dengan profesi yang mirip, seperti apoteker atau dokter, adalah bahwa penyusun kebijakan farmasi lebih fokus pada merumuskan dan mewujudkan kebijakan-kebijakan yang akan mempengaruhi seluruh sistem kesehatan, bukan hanya pada pelayanan langsung kepada pasien.

Jurusan Kuliah yang Mendukung

Farmasi
Kedokteran
Kebijakan Kesehatan
Kebijakan Publik
Farmasi Klinis
Kebijakan Farmasi
Farmasi Kesehatan Masyarakat
Kesehatan Masyarakat
Ekonomi Kesehatan
Kebijakan Obat dan Farmasi

Contoh perusahaan atau institusi yang membutuhkan

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
Badan POM Daerah Provinsi
Rumah Sakit Pemerintah
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
Pusat Litbang Kesehatan (Puslitbangkes)
Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN)
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)