Penyusun Regulasi Kesehatan Di Pemerintahan

Pekerjaan sebagai penyusun regulasi kesehatan di pemerintahan melibatkan penelitian, analisis, dan penulisan kebijakan kesehatan.

Tanggung jawab utama termasuk mengumpulkan data dan informasi terkait masalah kesehatan, melakukan analisis kebijakan yang ada, dan menghasilkan regulasi yang efektif untuk meningkatkan kesehatan masyarakat.

Selain itu, pekerjaan ini juga melibatkan kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk tenaga ahli, organisasi kesehatan, dan pemerintah daerah, untuk memastikan implementasi regulasi yang berhasil.

Apa saya cocok bekerja sebagai Penyusun regulasi kesehatan di pemerintahan?

Profil orang yang cocok untuk tipe pekerjaan Penyusun regulasi kesehatan di pemerintahan adalah seorang yang memiliki pengetahuan yang mendalam tentang kebijakan kesehatan dan sistem pemerintahan, serta mampu melakukan analisis kebijakan yang komprehensif dan mempunyai keahlian komunikasi yang baik untuk berinteraksi dengan berbagai pihak.

Orang yang tidak cocok dengan pekerjaan ini adalah mereka yang kurang memiliki pengetahuan mendalam di bidang kesehatan, tidak memiliki kemampuan analisis yang baik, dan tidak memiliki ketelitian dalam menyusun aturan yang berkaitan dengan aspek kesehatan.

Konsep, ekspektasi dan realita

Miskonsepsi tentang penyusun regulasi kesehatan di pemerintahan adalah bahwa mereka memiliki wewenang penuh untuk mengubah sistem kesehatan secara instan. Namun, kenyataannya mereka harus melalui proses yang panjang dan kompleks yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dan prosedur hukum.

Ekspektasi terhadap penyusun regulasi kesehatan di pemerintahan seringkali berlebihan, harapannya bahwa mereka dapat membuat semua orang puas dan memperbaiki semua masalah kesehatan dengan satu tindakan. Namun, dalam realitasnya, penyusun regulasi kesehatan perlu mempertimbangkan berbagai pertimbangan dan kompromi yang dapat mempengaruhi efektivitas serta dampaknya pada masyarakat.

Perbedaan dari profesi yang mirip seperti dokter atau ahli kesehatan lainnya adalah bahwa penyusun regulasi kesehatan di pemerintahan lebih berfokus pada aspek kebijakan dan hukum daripada praktik medis langsung. Mereka bertanggung jawab untuk mengembangkan dan menyusun regulasi yang mempengaruhi seluruh sistem kesehatan masyarakat, sedangkan dokter dan ahli kesehatan lain adalah praktisi yang berfokus pada aspek medis individu.

Jurusan Kuliah yang Mendukung

Ilmu Kesehatan Masyarakat
Hukum Kesehatan
Kebijakan Kesehatan
Administrasi Publik
Manajemen Kesehatan
Kesehatan Lingkungan
Biologi
Farmasi
Kedokteran
Sosiologi

Contoh perusahaan atau institusi yang membutuhkan

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
Badan Pengawas Kesehatan Masyarakat (BPKM)
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes)
Badan Penyuluhan dan Penerangan Hukum Kesehatan (BP2HK)
Badan Penyuluhan Kesehatan dan Gizi Masyarakat (BPKGM)
Lembaga Pemeriksa Keuangan (LPK)
Lembaga Pengawasan Kesehatan (LPK)
Institut Kesehatan Rosna Insani (IKRI)