Ahli Kebijakan Kesehatan Pulmonologi Di Pemerintahan

Pekerjaan seorang ahli kebijakan kesehatan pulmonologi di pemerintahan adalah merumuskan kebijakan dan strategi untuk meningkatkan kesehatan paru-paru masyarakat.

Tugas utamanya meliputi melakukan penelitian dan analisis data guna membuat rekomendasi kebijakan yang berhubungan dengan penyakit paru-paru, seperti pneumonia, asma, dan penyakit paru obstruktif kronik (PPOK).

Selain itu, ahli kebijakan kesehatan pulmonologi juga bekerja sama dengan berbagai pihak terkait, seperti lembaga kesehatan, dokter spesialis paru, dan masyarakat, untuk mengimplementasikan kebijakan yang telah dirumuskan.

Apa saya cocok bekerja sebagai Ahli kebijakan kesehatan pulmonologi di pemerintahan?

Profil orang yang cocok untuk menjadi ahli kebijakan kesehatan pulmonologi di pemerintahan adalah seseorang yang memiliki pemahaman yang mendalam tentang penyakit paru-paru, kebijakan kesehatan publik, dan penelitian dalam bidang kesehatan pulmonologi.

Selain itu, orang tersebut juga harus memiliki kemampuan analisis yang baik, mampu bekerja secara kolaboratif dengan tim, dan memiliki kemampuan komunikasi yang efektif dengan para pemangku kepentingan.

Jika kamu tidak tertarik dan tidak memiliki latar belakang pengetahuan dalam bidang kesehatan pulmonologi, kemungkinan kamu tidak cocok dengan pekerjaan ini.

Konsep, ekspektasi dan realita

Miskonsepsi: Ahli kebijakan kesehatan pulmonologi di pemerintahan hanya bertugas mengeluarkan kebijakan, tanpa melihat implementasinya secara langsung.

Ekspektasi vs realita: Dianggap bahwa ahli kebijakan kesehatan pulmonologi dapat secara instan mengatasi semua masalah kesehatan paru-paru dalam waktu singkat.

Perbedaan dengan profesi mirip: Berbeda dengan dokter pulmonologi yang fokus pada perawatan medis langsung, ahli kebijakan kesehatan pulmonologi bekerja dalam bidang kebijakan untuk mengatur dan mempromosikan kesehatan paru-paru di tingkat pemerintahan.

Jurusan Kuliah yang Mendukung

Kesehatan Masyarakat
Kedokteran
Ilmu Kesehatan Lingkungan
Farmasi
Kebijakan Kesehatan
Administrasi Kesehatan
Keperawatan
Sosiologi
Ekonomi Kesehatan
Statistik Kesehatan

Contoh perusahaan atau institusi yang membutuhkan

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan
Badan Pusat Statistik (BPS)
Badan Pusat Pengendalian Penyakit (BPPK)
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN)
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
Universitas dan lembaga penelitian kesehatan seperti Universitas Indonesia dan Pusat Studi Kesehatan Masyarakat di berbagai kota di Indonesia.