Pegawai Di Lembaga Legislatif/pemerintahan

  Profil Profesi

Pekerjaan di lembaga legislatif/pemerintahan melibatkan pengelolaan dan pelaksanaan kebijakan publik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tugas utama meliputi menyusun dan mengawasi peraturan/perundang-undangan, mengelola anggaran pemerintah, serta memberikan pelayanan publik yang efektif dan efisien.

Selain itu, pekerjaan ini juga melibatkan komunikasi intensif dengan masyarakat, pemangku kepentingan, dan institusi lainnya untuk mendengar aspirasi dan merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.

Apa saya cocok bekerja sebagai Pegawai di lembaga legislatif/pemerintahan?

Profil orang yang cocok untuk pekerjaan sebagai pegawai di lembaga legislatif/pemerintahan adalah seseorang yang memiliki pengetahuan yang kuat tentang hukum dan kebijakan publik, serta memiliki keterampilan yang baik dalam berkomunikasi dan bernegosiasi dengan berbagai pihak yang terlibat dalam proses pembuatan kebijakan.

Selain itu, seorang kandidat yang cocok juga harus memiliki etika kerja yang tinggi, integritas yang kuat, serta mampu bekerja secara mandiri maupun dalam tim.

Jika kamu adalah seorang yang tidak suka dengan pekerjaan yang membutuhkan interaksi dan komunikasi yang intens dengan banyak pihak, kemungkinan kamu akan tidak cocok dengan pekerjaan ini.

Konsep, ekspektasi dan realita

Miskonsepsi tentang profesi sebagai pegawai di lembaga legislatif/pemerintahan adalah bahwa pekerjaannya hanya berkutat dalam administrasi dan kegiatan birokrasi. Namun, realitanya mereka juga terlibat dalam proses pembuatan kebijakan dan legislasi yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Ekspektasi yang salah adalah bahwa pegawai di lembaga legislatif/pemerintahan memiliki kekuasaan yang besar dan mudah dalam mengambil keputusan. Namun, realitanya mereka harus menjalani proses yang kompleks dan banyak pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan.

Perbedaan dengan profesi yang mirip adalah bahwa pegawai di lembaga legislatif/pemerintahan memiliki tanggung jawab untuk mewakili kepentingan masyarakat dan menjaga prinsip-prinsip demokrasi, sementara profesi mirip seperti pegawai di lembaga eksekutif lebih bertanggung jawab dalam melaksanakan program dan kebijakan pemerintah.

Jurusan Kuliah yang Mendukung

Ilmu Pemerintahan
Ilmu Administrasi Negara
Hukum
Ekonomi Pembangunan
Hubungan Internasional
Komunikasi Politik
Ilmu Politik
Antropologi/Sosiologi
Keuangan Negara
Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintahan

Contoh perusahaan atau institusi yang membutuhkan

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)
Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham)
Kementerian Keuangan (Kemenkeu)
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud)
Kementerian Kesehatan (Kemenkes)
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR)
Kementerian Perindustrian (Kemenperin)
Kementerian Pertanian (Kementan)