Koordinator Program Hukum Kesehatan Di LSM Atau Organisasi Nirlaba

bertanggung jawab dalam mengoordinasikan dan mengawasi program-program hukum yang berkaitan dengan kesehatan.

Pekerjaan ini melibatkan penyusunan kebijakan, perencanaan, dan pelaksanaan program hukum untuk memastikan pemenuhan hak-hak kesehatan masyarakat.

Selain itu, juga terlibat dalam advokasi dan pengawalan kasus hukum yang berkaitan dengan isu-isu kesehatan agar mendapatkan keadilan yang layak.

Apa saya cocok bekerja sebagai Koordinator program hukum kesehatan di LSM atau organisasi nirlaba?

Profil orang yang cocok untuk tipe pekerjaan Koordinator Program Hukum Kesehatan di LSM atau organisasi nirlaba adalah seorang yang memiliki pengetahuan mendalam dalam hukum kesehatan, memiliki kemampuan analitis yang kuat, dan mampu mengkoordinasi proyek-proyek dengan berbagai pihak terkait.

Dalam peran ini, seorang kandidat juga harus memiliki komunikasi yang efektif, kepemimpinan yang baik, dan memiliki motivasi yang tinggi dalam mencapai keadilan dan keberlanjutan dalam bidang kesehatan.

Jika kamu tidak memiliki minat atau pengetahuan yang cukup mengenai hukum kesehatan dan tidak memiliki kemampuan untuk mengkoordinasikan program-program tersebut, maka kamu tidak cocok untuk menjadi koordinator program hukum kesehatan di LSM atau organisasi nirlaba.

Konsep, ekspektasi dan realita

Miskonsepsi tentang profesi Koordinator program hukum kesehatan di LSM adalah bahwa pekerjaannya hanya melibatkan pengurusan administrasi dan dokumentasi tanpa mempengaruhi kebijakan dan implementasi hukum yang sebenarnya.

Ekspektasi yang tidak sesuai dengan realita adalah anggapan bahwa Koordinator program hukum kesehatan di LSM akan memiliki otoritas langsung dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan hukum, padahal mereka lebih berperan sebagai penasihat dan pelaksana.

Perbedaan dengan profesi yang mirip, seperti pengacara hukum kesehatan di firma hukum, adalah bahwa Koordinator program hukum kesehatan di LSM lebih memiliki fokus pada advokasi dan pengembangan program untuk mendukung kebijakan kesehatan, sementara pengacara lebih berfokus pada mewakili klien dalam kasus hukum yang terkait dengan kesehatan.

Jurusan Kuliah yang Mendukung

Hukum Kesehatan
Hukum dan Kebijakan Kesehatan
Kesehatan Masyarakat
Kesehatan Lingkungan
Kebijakan Kesehatan
Administrasi Publik
Manajemen Kesehatan
Ilmu Sosial
Ilmu Politik
Studi Pembangunan

Contoh perusahaan atau institusi yang membutuhkan

Yayasan Kesehatan Indonesia
Yayasan Kesejahteraan Masyarakat
Yayasan Pusat Kesehatan Masyarakat
Lembaga Perlindungan Konsumen
Organisasi Lingkungan Hidup
Yayasan Hak Asasi Manusia
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) - cabang Indonesia
Lembaga Advokasi Kesehatan
Yayasan Penelitian Kesehatan
Forum Kesehatan Masyarakat Indonesia