Koordinator Program Kebijakan Publik Dan Pembangunan

Sebagai koordinator program kebijakan publik dan pembangunan, tugas utama meliputi merencanakan, mengorganisir, dan mengawasi implementasi program-program kebijakan publik dan pembangunan.

Peran ini juga melibatkan analisis kebijakan, pengumpulan data, dan penyusunan laporan evaluasi untuk memastikan efektivitas program-program yang dilaksanakan.

Selain itu, koordinator juga bertanggung jawab untuk berkoordinasi dengan institusi pemerintah dan stakeholder terkait lainnya untuk memastikan keberhasilan dan dampak positif dari program-program yang diimplementasikan.

Apa saya cocok bekerja sebagai Koordinator program kebijakan publik dan pembangunan?

Profil orang yang cocok untuk tipe pekerjaan Koordinator program kebijakan publik dan pembangunan adalah seseorang yang memiliki pengetahuan luas tentang kebijakan publik dan pembangunan. Selain itu, orang yang cocok untuk pekerjaan ini juga harus memiliki kemampuan analitis yang baik dalam merumuskan dan melaksanakan program-program yang efektif.

Seorang yang tidak cocok dengan pekerjaan ini adalah orang yang tidak memiliki kemampuan analisis kebijakan yang baik dan tidak mampu bekerja secara kolaboratif dengan stakeholder yang beragam.

Konsep, ekspektasi dan realita

Miskonsepsi tentang profesi Koordinator Program Kebijakan Publik dan Pembangunan adalah bahwa mereka hanya bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan tanpa mempertimbangkan implementasinya di lapangan.

Ekspektasi terhadap profesi tersebut adalah mereka dapat mengatasi semua masalah dan tantangan di bidang kebijakan publik dan pembangunan, padahal dalam realita mereka juga menghadapi keterbatasan dan hambatan yang perlu dihadapi bersama.

Perbedaan dengan profesi yang mirip seperti Analis Kebijakan Publik adalah bahwa Koordinator Program Kebijakan Publik dan Pembangunan memiliki tanggung jawab lebih luas dalam mengoordinasikan berbagai program dan kegiatan, sementara Analis Kebijakan Publik fokus pada analisis dan penelitian kebijakan.

Jurusan Kuliah yang Mendukung

Ilmu Politik
Hubungan Internasional
Administrasi Publik
Studi Pembangunan
Ekonomi Pembangunan
Sosiologi
Komunikasi
Hukum
Kebijakan Publik
Manajemen Pembangunan

Contoh perusahaan atau institusi yang membutuhkan

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)
Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas)
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
Lembaga Administrasi Negara (LAN)
Perusahaan Listrik Negara (PLN)
Bank Indonesia (BI)
PT Pertamina (Persero)
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
PT Angkasa Pura I (Persero)