Legal Analyst Di Lembaga Pemerintah

Sebagai legal analyst di lembaga pemerintah, tugasnya adalah menganalisis dan meneliti aspek hukum terkait kebijakan dan program pemerintah.

Pekerjaan ini melibatkan penyusunan laporan hukum dan memberikan saran kepada manajemen terkait implikasi hukum dalam pengambilan keputusan.

Selain itu, legal analyst juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan dan program yang dilaksanakan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Apa saya cocok bekerja sebagai Legal analyst di lembaga pemerintah?

Seorang profil yang cocok untuk tipe pekerjaan Legal Analyst di lembaga pemerintah adalah seseorang dengan pengetahuan yang kuat tentang hukum dan kebijakan pemerintah, analitis, dan berkemampuan problem solving.

Tidak hanya itu, seorang legal analyst di lembaga pemerintah juga perlu memiliki keterampilan komunikasi yang baik, baik lisan maupun tulisan, serta mampu bekerja secara tim dengan berbagai pihak dalam lingkungan pemerintahan.

Jika kamu memiliki ketidaktelitian, sulit berorganisasi, dan tidak dapat bekerja dengan tenggat waktu yang ketat, kemungkinan kamu tidak cocok sebagai legal analyst di lembaga pemerintah.

Konsep, ekspektasi dan realita

Ekspektasi: Seorang legal analyst di lembaga pemerintah diharapkan memiliki peran yang sangat berpengaruh dalam pembentukan kebijakan hukum. Realita: Sebenarnya, legal analyst cenderung lebih banyak melakukan penelitian dan analisis terhadap masalah hukum yang ada, daripada terlibat langsung dalam pembuatan kebijakan.

Perbedaan dengan profesi mirip: Legal analyst berfokus pada penelitian dan analisis hukum, sedangkan lawyer atau pengacara biasanya terlibat langsung dalam perwakilan hukum untuk klien mereka.

Miskonsepsi: Banyak yang mengira legal analyst di lembaga pemerintah akan mendapatkan gaji yang tinggi dan memiliki kekuasaan yang besar. Padahal, gaji legal analyst relatif standar dan dalam praktiknya, mereka beroperasi di bawah naungan atasan dan kebijakan internal lembaga pemerintah tersebut.

Jurusan Kuliah yang Mendukung

Hukum
Ilmu Politik
Studi Pembangunan
Hubungan Internasional
Ilmu Administrasi Negara
Hubungan Hukum Internasional
Ilmu Komunikasi Politik
Ekonomi Politik
Studi Keamanan dan Pertahanan
Ilmu Pemerintahan

Contoh perusahaan atau institusi yang membutuhkan

Kementerian Hukum dan HAM
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Badan Pusat Statistik (BPS)
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
Badan Intelijen Negara (BIN)
Biro Hukum dan Organisasi Kemasyarakatan (BPHN)
Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM)