Manajer Perencanaan Kebijakan Publik

adalah orang yang bertanggung jawab dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan publik yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Pekerjaan ini melibatkan analisis kebutuhan masyarakat, pengumpulan data, dan melakukan penelitian untuk mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh masyarakat.

Selain itu, manajer perencanaan kebijakan publik juga bertugas untuk berkomunikasi dengan berbagai pihak terkait, seperti pemerintah, LSM, dan masyarakat, untuk memastikan kebijakan yang diimplementasikan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Apa saya cocok bekerja sebagai Manajer perencanaan kebijakan publik?

Seorang yang cocok untuk tipe pekerjaan Manajer Perencanaan Kebijakan Publik adalah seseorang yang memiliki pemahaman yang mendalam tentang masalah-masalah publik, mampu melakukan analisis kebijakan yang komprehensif, dan memiliki kemampuan memimpin tim dalam mewujudkan kebijakan yang efektif dan berdampak positif.

Pekerjaan sebagai Manajer Perencanaan Kebijakan Publik juga membutuhkan individu yang memiliki kemampuan komunikasi yang kuat, kemampuan mengambil keputusan yang baik, dan memiliki ketelitian dalam mengelola informasi yang sensitif dan kompleks.

Jika kamu tidak memiliki keterampilan analitis yang kuat, sulit mengelola tugas dan tanggung jawab yang kompleks, serta tidak memiliki kemampuan berpikir strategis, maka kamu tidak cocok dengan pekerjaan ini.

Konsep, ekspektasi dan realita

Miskonsepsi tentang profesi Manajer Perencanaan Kebijakan Publik adalah bahwa mereka hanya bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan tanpa melibatkan pengimplementasian yang sebenarnya.

Ekspektasi salah tentang Manajer Perencanaan Kebijakan Publik adalah bahwa mereka memiliki kekuatan penuh untuk menjalankan kebijakan mereka tanpa kendala politik atau hambatan lainnya.

Perbedaan antara Manajer Perencanaan Kebijakan Publik dengan profesi yang mirip seperti analis kebijakan adalah bahwa manajer perencanaan lebih cenderung terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan secara keseluruhan, sementara analis kebijakan cenderung lebih fokus pada analisis kebijakan sebagai langkah awal dalam proses kebijakan.

Jurusan Kuliah yang Mendukung

Ilmu Administrasi Negara
Ilmu Administrasi Publik
Ilmu Pemerintahan
Studi Pembangunan
Ilmu Politik
Ekonomi Pembangunan
Sosiologi
Hukum Tata Negara
Komunikasi Publik
Statistik

Contoh perusahaan atau institusi yang membutuhkan

Pemerintah Republik Indonesia
PT. Pertamina (Persero)
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.
PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk.
PT. PLN (Persero)
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk.
PT. Astra International Tbk.
PT. Indofood Sukses Makmur Tbk.
PT. Unilever Indonesia Tbk.