Pekerja Pelayanan Hukum SWADAYA MASYARAKAT

  Profil Profesi

Pekerjaan di bidang pelayanan hukum SWADAYA MASYARAKAT melibatkan memberikan layanan hukum secara gratis kepada masyarakat yang membutuhkannya.

Tugas utama meliputi memberikan konsultasi hukum, membantu dalam proses penyelesaian kasus hukum, dan menyediakan informasi hukum yang relevan untuk membantu masyarakat.

Selain itu, pekerjaan ini juga melibatkan advokasi untuk hak-hak masyarakat yang terabaikan dan memberikan edukasi hukum kepada masyarakat agar mereka memiliki pengetahuan tentang hak-hak mereka.

Apa saya cocok bekerja sebagai Pekerja pelayanan hukum SWADAYA MASYARAKAT?

Orang yang cocok untuk pekerjaan pelayanan hukum swadaya masyarakat adalah seseorang yang memiliki pengetahuan yang baik dalam hukum, memiliki empati yang tinggi terhadap masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum, dan memiliki kemampuan komunikasi yang baik untuk dapat memberikan pelayanan yang efektif.

Jika kamu tidak memiliki pemahaman atau minat dalam hukum, kurang memiliki kemampuan komunikasi yang baik, dan tidak memiliki kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat, kemungkinan kamu tidak cocok dengan pekerjaan ini.

Konsep, ekspektasi dan realita

Miskonsepsi tentang pekerja pelayanan hukum swadaya masyarakat adalah bahwa mereka diharapkan dapat memberikan bantuan hukum secara gratis dan seketika, padahal pada kenyataannya mereka juga memiliki keterbatasan waktu dan sumber daya.

Ekspektasi yang salah tentang profesi ini adalah bahwa mereka dianggap sebagai pengganti dari layanan hukum profesional seperti pengacara, padahal peran mereka lebih bersifat pendampingan dan memberikan informasi hukum dasar kepada masyarakat.

Perbedaan dengan profesi serupa, seperti paralegal atau konsultan hukum, adalah bahwa pekerja pelayanan hukum swadaya masyarakat lebih banyak bekerja secara sukarela dan didukung oleh organisasi atau kelompok masyarakat, sedangkan profesi lainnya biasanya beroperasi dengan biaya yang harus dibayar oleh klien.

Jurusan Kuliah yang Mendukung

Ilmu Hukum
Hukum Pidana
Hukum Perdata
Hukum Tata Negara
Hukum Internasional
Hukum Lingkungan
Hukum Administrasi Negara
Hukum Keluarga
Hukum Bisnis
Hukum Kependudukan

Contoh perusahaan atau institusi yang membutuhkan

Yayasan Kesejahteraan Rakyat Indonesia
Lembaga Bantuan Hukum Indonesia
Perhimpunan Advokat Indonesia
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
Lembaga Perlindungan Konsumen Indonesia
Koperasi Karyawan Indonesia
Asosiasi Pedagang Kecil Indonesia
Yayasan Pemberdayaan Perempuan Indonesia
Lembaga Perlindungan Anak Indonesia
Lembaga Perlindungan Hak Asasi Manusia Indonesia