Penasehat Hukum Bagi Pusat Pelayanan Wanita Dan Anak

Sebagai penasehat hukum, tugas utama saya adalah memberikan nasihat dan bimbingan hukum kepada pusat pelayanan wanita dan anak dalam menghadapi permasalahan hukum yang terkait dengan perlindungan wanita dan anak.

Saya juga bertanggung jawab untuk memberikan pendampingan hukum kepada korban kekerasan dan membantu mereka dalam proses pengadilan dan pemulihan.

Selain itu, pekerjaan ini juga melibatkan kerjasama dengan lembaga dan organisasi lain yang bergerak dalam bidang perlindungan wanita dan anak, serta memastikan adanya kepatuhan terhadap hukum yang berlaku.

Apa saya cocok bekerja sebagai Penasehat hukum bagi pusat pelayanan wanita dan anak?

Profil orang yang cocok untuk tipe pekerjaan sebagai Penasehat hukum bagi pusat pelayanan wanita dan anak adalah seseorang yang memiliki keahlian dalam hukum keluarga dan perlindungan anak, sensitif terhadap permasalahan yang dihadapi oleh korban, dan mampu memberikan dukungan emosional serta bimbingan hukum secara efektif.

Jika kamu tidak memiliki kepekaan terhadap masalah perempuan dan anak, kurang empati, dan tidak memiliki keberanian untuk melawan ketidakadilan, kemungkinan kamu tidak cocok dengan pekerjaan ini.

Konsep, ekspektasi dan realita

Miskonsepsi tentang profesi Penasehat Hukum bagi pusat pelayanan wanita dan anak adalah bahwa mereka hanya fokus pada permasalahan hukum semata, padahal sebenarnya mereka juga memiliki peran dalam memberikan dukungan emosional dan sosial kepada klien mereka.

Ekspektasi yang salah tentang profesi ini adalah bahwa mereka akan secara instan dapat memecahkan masalah hukum klien mereka dengan cepat, padahal dalam realita, proses hukum seringkali memerlukan waktu yang cukup lama dan kompleks.

Perbedaan dengan profesi pengacara biasa adalah bahwa Penasehat Hukum bagi pusat pelayanan wanita dan anak memiliki pengetahuan khusus tentang hukum yang berkaitan dengan masalah wanita dan anak, serta memiliki pemahaman tentang trauma yang dialami oleh klien mereka.

Jurusan Kuliah yang Mendukung

Hukum
Studi Wanita dan Gender
Pendidikan
Psikologi
Sosiologi
Pekerjaan Sosial
Ilmu Kesehatan Masyarakat
Pendidikan Konseling
Pengembangan Masyarakat
Ilmu Komunikasi

Contoh perusahaan atau institusi yang membutuhkan

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)
Yayasan Pulih
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta
Pusat Krisis Perempuan
Badan Pusat Statistik (BPS)
Lembaga Penelitian dan Pengembangan Hukum (Lemkapi)
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Perempuan Indonesia
Lembaga Pemberdayaan Perempuan dan Anak (LP2A)