Pekerjaan sebagai penasehat kebijakan bidang kelautan melibatkan analisis dan evaluasi kebijakan yang berkaitan dengan sektor kelautan.
Tugas utamanya adalah memberikan saran dan rekomendasi kepada pihak terkait mengenai perbaikan kebijakan yang berhubungan dengan pemanfaatan, perlindungan, dan pengelolaan sumber daya kelautan.
Selain itu, pekerjaan ini juga melibatkan kerja sama dengan pemangku kepentingan terkait, seperti pemerintah, akademisi, dan masyarakat, untuk mencapai tujuan kebijakan yang berkaitan dengan sektor kelautan.
Profil orang yang cocok untuk posisi Penasehat kebijakan bidang kelautan adalah seseorang yang memiliki pengetahuan yang kuat tentang kebijakan kelautan dan lingkungan, serta memiliki kemampuan analisis yang baik dalam merumuskan kebijakan yang efektif.
Dalam posisi ini, seorang kandidat juga harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik, kemampuan membangun hubungan dengan berbagai pemangku kepentingan, dan kesadaran yang tinggi terhadap isu-isu lingkungan kelautan dan kelestariannya.
Jika kamu tidak memiliki pengetahuan yang cukup dalam bidang kelautan, kemungkinan kamu tidak cocok dengan pekerjaan sebagai penasehat kebijakan di bidang ini.
Miskonsepsi tentang profesi Penasehat kebijakan bidang kelautan adalah bahwa mereka hanya bertanggung jawab untuk memberikan nasihat tanpa mempengaruhi pengambilan keputusan. Namun, realitanya adalah mereka memainkan peran yang aktif dalam menyusun kebijakan dan merekomendasikan tindakan konkret.
Salah satu ekspektasi yang sering dikaitkan dengan profesi ini adalah bahwa Penasehat kebijakan bidang kelautan hanya perlu memiliki pengetahuan tentang masalah lingkungan laut. Padahal, kenyataannya mereka harus menggabungkan pemahaman yang mendalam tentang isu-isu kelautan dengan pengetahuan politik, ekonomi, dan hukum untuk mempengaruhi kebijakan yang efektif.
Dalam perbedaan dengan profesi yang mirip seperti ahli ekologi kelautan, Penasehat kebijakan bidang kelautan lebih fokus pada pengaruh kebijakan dan tindakan manusia terhadap lingkungan laut. Mereka bertujuan untuk merumuskan kebijakan yang dapat melindungi dan menjaga kelautan dengan memperhatikan berbagai aspek, seperti pembangunan pesisir, pengelolaan sumber daya, dan mitigasi dampak perubahan iklim.