Penasihat Kebijakan Publik

Pekerjaan sebagai penasihat kebijakan publik melibatkan analisis kebijakan dan memberikan saran kepada pemerintah atau organisasi terkait.

Tugas utama meliputi menyelidiki dan menganalisis isu-isu kebijakan yang sedang berlangsung, mengumpulkan data, serta melakukan evaluasi kebijakan yang ada.

Selain itu, pekerjaan ini juga melibatkan penyusunan laporan kebijakan, menyusun rekomendasi kebijakan, dan berkomunikasi dengan berbagai pihak terkait untuk memperoleh masukan dan menjalankan kebijakan yang baik.

Apa saya cocok bekerja sebagai Penasihat kebijakan publik?

Seorang yang aspiratif, memiliki keahlian analitis yang kuat, dan mampu beradaptasi dengan cepat akan cocok sebagai Penasihat Kebijakan Publik.

Sebagai seorang Penasihat Kebijakan Publik, individu tersebut juga harus memiliki kepedulian sosial dan kepemimpinan yang baik untuk dapat mempengaruhi perubahan kebijakan yang positif.

Jika Anda tidak memiliki keahlian analitis yang kuat, tidak berminat dalam masalah kebijakan, dan tidak mampu bekerja dengan berbagai pemangku kepentingan, Anda tidak cocok untuk menjadi seorang penasihat kebijakan publik.

Konsep, ekspektasi dan realita

Miskonsepsi tentang penasihat kebijakan publik adalah bahwa mereka hanya memberikan saran tanpa mempengaruhi keputusan akhir. Padahal, penasihat kebijakan publik berperan aktif dalam membantu perumusan dan implementasi kebijakan.

Ekspektasi terhadap penasihat kebijakan publik seringkali menganggap bahwa mereka memiliki kekuasaan langsung dalam pengambilan keputusan politik. Namun, realitanya, penasihat kebijakan publik bertindak sebagai sumber informasi dan analisis yang mendukung pembuat kebijakan dalam memilih opsi terbaik.

Perbedaan antara penasihat kebijakan publik dan profesi yang mirip seperti pengamat politik adalah bahwa pengamat politik cenderung memberikan analisis dan komentar tentang kebijakan publik tanpa memiliki peran langsung dalam proses perumusan dan implementasinya. Sementara penasihat kebijakan publik terlibat secara aktif dalam memberikan rekomendasi berdasarkan penelitian dan analisis yang mendalam.

Jurusan Kuliah yang Mendukung

Ilmu Politik dan Hubungan Internasional
Studi Pembangunan
Ekonomi Pembangunan
Hukum
Administrasi Publik
Sosiologi
Antropologi
Komunikasi Politik
Keuangan Publik
Studi Manajemen Publik

Contoh perusahaan atau institusi yang membutuhkan

Pemerintah Republik Indonesia
Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
Lembaga Legislatif, seperti DPR dan DPD
Lembaga Eksekutif, seperti Kementerian dan Badan Nasional
Lembaga Donor, seperti Bank Dunia dan ADB
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
Perusahaan Swasta besar
Asosiasi Profesi atau Industri
Organisasi Internasional yang beroperasi di Indonesia
Lembaga pendidikan atau penelitian yang berhubungan dengan kebijakan publik.