Analis Kebijakan Publik

Sebagai seorang analis kebijakan publik, tugas utama adalah melakukan penelitian mendalam dan analisis kebijakan yang ada.

Dalam pekerjaan ini, kita akan menganalisis dampak kebijakan yang ada terhadap masyarakat dan menyusun rekomendasi kebijakan yang lebih baik.

Selain itu, akan ada kerja sama dengan stakeholder terkait, seperti pemerintah dan masyarakat sipil, untuk mendorong perubahan kebijakan yang lebih efektif dan berpihak pada kepentingan publik.

Apa saya cocok bekerja sebagai Analis kebijakan publik?

Profil orang yang cocok untuk tipe pekerjaan Analis Kebijakan Publik adalah seseorang yang memiliki pemahaman mendalam tentang isu-isu sosial dan politik, kemampuan analitis yang kuat, dan kepekaan terhadap dampak kebijakan terhadap masyarakat.

Sebagai seorang analis kebijakan publik, individu harus dapat melakukan penelitian yang teliti, menganalisis data dengan cermat, dan menyampaikan hasil penelitian dengan jelas kepada pemangku kepentingan yang berbeda.

Jika kamu adalah seorang yang tidak suka membaca dan menganalisis data, tidak memiliki pemahaman yang baik dalam peraturan-peraturan kebijakan publik, dan tidak senang melakukan riset mendalam, maka kamu mungkin tidak cocok dengan pekerjaan ini.

Konsep, ekspektasi dan realita

Miskonsepsi tentang profesi Analis Kebijakan Publik adalah bahwa mereka hanya melakukan penelitian tanpa ada keterlibatan langsung dalam proses pembuatan kebijakan.

Ekspektasi yang salah adalah bahwa Analis Kebijakan Publik hanya fokus pada bidang pemerintahan, padahal sebenarnya mereka juga dapat bekerja di sektor swasta atau organisasi non-pemerintah.

Perbedaan dengan profesi yang mirip, seperti konsultan kebijakan, adalah bahwa Analis Kebijakan Publik lebih berfokus pada pengumpulan data dan analisis, sedangkan konsultan kebijakan lebih berperan dalam memberikan rekomendasi solusi konkrit untuk masalah kebijakan.

Jurusan Kuliah yang Mendukung

Ilmu Politik
Administrasi Negara
Pemerintahan dan Kebijakan Publik
Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan
Ekonomi Pembangunan
Hukum Tata Negara
Hubungan Internasional
Sosiologi
Studi Pembangunan
Antropologi Sosial

Contoh perusahaan atau institusi yang membutuhkan

Pusat Analisis Kebijakan Pemerintah
Kementerian Keuangan
Badan Koordinasi Penanaman Modal
Lembaga Penelitian dan Pengembangan
Lembaga Studi Pembangunan
Lembaga Kebijakan Publik
Lembaga Bantuan Hukum
Lembaga Swadaya Masyarakat
Lembaga Pendidikan dan Pelatihan
Perusahaan Konsultan Kebijakan Publik