Peneliti Hubungan Antara Pancasila Dan Kewarganegaraan Dengan Demokrasi

  Profil Profesi

Pekerjaan sebagai peneliti hubungan antara Pancasila dan Kewarganegaraan dengan demokrasi melibatkan analisis mendalam mengenai konsep-konsep tersebut.

Tugas utama meliputi kajian terhadap kaitan antara nilai-nilai Pancasila, pemahaman tentang kewarganegaraan, dan implementasi demokrasi dalam konteks Indonesia.

Selain itu, pekerjaan ini juga melibatkan pengumpulan data, analisis literatur, dan mungkin juga wawancara dengan para ahli untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai topik tersebut.

Apa saya cocok bekerja sebagai Peneliti hubungan antara Pancasila dan Kewarganegaraan dengan demokrasi?

Profil orang yang cocok untuk menjadi peneliti hubungan antara Pancasila dan Kewarganegaraan dengan demokrasi adalah seseorang yang memiliki pengetahuan luas dan pemahaman mendalam tentang Pancasila, Kewarganegaraan, dan sistem demokrasi.

Selain itu, orang tersebut juga harus memiliki keahlian dalam metode penelitian yang baik dan mampu menganalisis data dengan akurat.

Jika kamu tidak tertarik dengan penelitian akademis yang mendalam, kurang fleksibel dalam menghadapi pandangan yang berbeda, dan tidak memiliki passion untuk memahami hubungan kompleks antara Pancasila, Kewarganegaraan, dan demokrasi, kemungkinan kamu tidak cocok dengan pekerjaan ini.

Konsep, ekspektasi dan realita

Miskonsepsi tentang profes Peneliti hubungan antara Pancasila dan Kewarganegaraan dengan demokrasi adalah bahwa mereka diharapkan hanya berkutat dalam dunia teori dan tidak terlibat dalam praktik politik.

Realita sebenarnya adalah bahwa peneliti dalam bidang ini juga terlibat dalam kegiatan lapangan, seperti wawancara dengan aktor politik, mengamati kegiatan politik, dan menganalisis data yang relevan.

Perbedaan utama dengan profesi yang mirip adalah bahwa peneliti hubungan antara Pancasila dan Kewarganegaraan dengan demokrasi lebih berfokus pada aspek kajian ideologi dan politik, sedangkan profesi lain, seperti politikus atau pembuat kebijakan, lebih berfokus pada implementasi dan pengambilan keputusan politik.

Jurusan Kuliah yang Mendukung

Ilmu Politik
Hubungan Internasional
Hukum Tata Negara
Sosiologi
Sejarah
Filsafat
Pendidikan Kewarganegaraan
Antropologi
Komunikasi Politik
Studi Keamanan dan Ketahanan Global

Contoh perusahaan atau institusi yang membutuhkan

Pusat Studi Pancasila dan Kewarganegaraan
Universitas Indonesia
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Universitas Gadjah Mada
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Lembaga Pemasyarakatan
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Kementerian Dalam Negeri
Kementerian Luar Negeri
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah