Peneliti Kebijakan Publik Di Lembaga Pemerintahan

Pekerjaan sebagai peneliti kebijakan publik di lembaga pemerintahan adalah melakukan penelitian mendalam tentang isu-isu kebijakan publik yang relevan.

Tugas utama mencakup mengumpulkan dan menganalisis data, melakukan penelitian lapangan, dan memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Selain itu, pekerjaan ini juga melibatkan kolaborasi dengan anggota tim, berkomunikasi dengan para pemangku kepentingan, dan menghasilkan laporan dan presentasi yang informatif dan persuasif.

Apa saya cocok bekerja sebagai Peneliti kebijakan publik di lembaga pemerintahan?

Seorang yang cocok untuk posisi Peneliti Kebijakan Publik di lembaga pemerintahan adalah seseorang yang memiliki latar belakang pendidikan yang kuat dalam bidang kebijakan publik dan kemampuan analisis yang tinggi dalam merumuskan pandangan yang akurat dan berbasis bukti.

Jika kamu tidak tertarik dengan analisis data, memiliki kecenderungan untuk tidak mendalami isu-isu kebijakan, dan tidak memiliki kemampuan untuk membuat rekomendasi kebijakan yang berdasarkan bukti, kemungkinan kamu akan tidak cocok dengan pekerjaan ini.

Konsep, ekspektasi dan realita

Miskonsepsi tentang profesi peneliti kebijakan publik di lembaga pemerintahan adalah bahwa mereka hanya melakukan penelitian tanpa melibatkan proses pengambilan keputusan. Padahal sebenarnya, peneliti kebijakan publik berperan aktif dalam memberikan rekomendasi kebijakan yang berdasarkan bukti-bukti yang dikumpulkan dari penelitian mereka.

Ekspektasi umum terhadap peneliti kebijakan publik di lembaga pemerintahan adalah bahwa mereka memiliki otoritas langsung dalam mengubah kebijakan publik. Namun, realitanya adalah bahwa keputusan akhir tetap ditentukan oleh para pembuat kebijakan, sehingga peneliti perlu berkolaborasi dengan mereka dalam menerjemahkan temuan penelitian menjadi keputusan yang efektif.

Perbedaan antara peneliti kebijakan publik dan profesi yang mirip, seperti konsultan kebijakan, terletak pada haluan institusional mereka. Peneliti kebijakan publik biasanya bekerja di lembaga pemerintah atau think tank yang memiliki tujuan untuk melayani kepentingan publik secara umum, sedangkan konsultan kebijakan lebih sering bekerja untuk kepentingan individual atau kelompok tertentu dalam memberikan saran kebijakan.

Jurusan Kuliah yang Mendukung

Ilmu Politik
Kebijakan Publik
Studi Pembangunan
Ekonomi Pembangunan
Administrasi Publik
Ilmu Administrasi Negara
Hukum Tata Negara
Sosiologi
Antropologi
Statistika

Contoh perusahaan atau institusi yang membutuhkan

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)
Kementerian Dalam Negeri
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Kementerian Keuangan
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Badan Pusat Statistik (BPS)
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi